KILASJATIM.COM, Surabaya – Wali Kota Eri Cahyadi mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi krisis lahan makam. Bahkan, ia mengaku solusi darurat yang bisa diterapkan yakni sistem tumpang tindih.
“Kita sudah tidak bisa menyediakan lahan makam, tanahnya siapa? Di (TPU) Keputih, kalau ada saudara-saudaranya yang meninggal ya sudah ditumpang, lahannya sudah tidak ada,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).
Selain itu, harga tanah di Surabaya yang semakin mahal, juga menjadi pertimbangan Pemkot terkait perluasan TPU. Eri menuturkan bahwa pembebasan tanah di Surabaya bisa Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per meter.
Sedangkan Eri menyebut, APBD 2025 Pemkot Surabaya senilai Rp 12 Triliun. Itu akan digunakan untuk membiayai program prioritas diantaranya banjir, pendidikan, hingga kesehatan gratis.
“Tanah sudah tidak ada, lalu mau bebaskan tanah? Duit dari mana? Mau pilih mana? Mau membebaskan tanah atau lebih manfaat untuk menyelesaikan kemiskinan? Warga Surabaya juga harus tahu itu,” ungkap politisi PDIP Surabaya ini.
Namun Eri akan berkoordinasi dengan DPRD untuk mengatasi lahan pemakaman di Surabaya dengan pihak legislatif (DPRD).
“Bukan kita ini menyerah, tidak. Tapi dalam sebuah pemerintahan, itu pasti ada skala prioritas yang didulukan yang mana. Makanya nanti saya akan sampaikan ke DPRD (untuk menentukan prioritas ke depan),” pungkas mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Sebagai informasi, berdasarkan data DLH, terdapat 13 lahan makam dan 1 krematorium yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. (cit)
