KILASJATIM.COM, Jakarta – Usai dilantik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim di Kraton Majapahit, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan harus lebih progresif demi mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi program Pemprov Jatim dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Program Prioritas: Makan Bergizi Gratis dan Rumah Murah
Salah satu program utama yang mendapat perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Khofifah menekankan pentingnya koordinasi yang lebih detail terkait program ini agar tidak ada penyalahgunaan. “Harus ada pengawasan ketat karena sudah ada indikasi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini dengan meminta bayaran tertentu untuk mendaftar sebagai mitra,” ujar Khofifah.
Selain MBG, program rumah murah juga menjadi perhatian utama. Gubernur Khofifah meminta agar Pemprov Jatim lebih proaktif dalam mewujudkan hunian terjangkau bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspek lahan, lokasi, pembiayaan, serta detail teknis harus diperhitungkan dengan matang agar program ini berjalan maksimal.
Dalam rakor tersebut, Khofifah juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan yang harus ditingkatkan menuju kedaulatan pangan. Saat ini, Jawa Timur berstatus sebagai lumbung pangan nasional, namun ke depan perlu ada peningkatan produktivitas.
Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah penggunaan teknologi pertanian modern, seperti combine harvester untuk panen. “Dengan menggunakan combine harvester, kehilangan hasil panen dapat dikurangi hingga 9-11 persen. Jika produktivitas padi kita saat ini mencapai 9,7 juta ton per tahun, maka dengan mekanisasi, kita bisa mendekati 11 juta ton,” jelasnya.
Untuk mendukung petani dalam mengadopsi teknologi ini, Pemprov Jatim akan memfasilitasi akses kredit dengan grace period yang lebih fleksibel.
Di sektor pendidikan, Khofifah menginstruksikan Dinas Pendidikan Jatim untuk melakukan mitigasi terhadap sistem zonasi yang mulai dilonggarkan. Menurutnya, ada kelebihan dan kelemahan dalam perubahan kebijakan ini, sehingga perlu langkah strategis agar layanan publik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap optimal.
Menjelang bulan Ramadan, Gubernur juga menekankan pentingnya pengendalian harga kebutuhan pokok. “Jaga stabilitas harga sembako agar tidak terjadi lonjakan. Ini bukan hanya tugas Disperindag, tetapi semua pihak harus turut berkontribusi,” tegasnya.
Program andalan Mudik Bareng Gratis juga tetap menjadi prioritas. Khofifah ingin memastikan agar program ini tetap berjalan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. “Kita akan hitung kembali kapasitas yang bisa kita laksanakan. Jika memungkinkan, kita akan menggandeng CSR dari BUMN, BUMD, maupun swasta agar program ini tetap berjalan,” tambahnya.
Terakhir, ia meminta seluruh jajarannya untuk lebih aktif menarik investasi ke Jawa Timur. “Jatim adalah surganya investor. Kita harus inovatif dalam menangkap peluang agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan menjadikan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkasnya. (den)
