KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memenuhi target tambahan produksi beras sebesar 2 juta ton yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2025.
“Kami berupaya keras memenuhi target tambahan produksi beras konsumsi sejumlah 2 juta ton dari produksi tahun 2024 yang mencapai 5,3 juta ton,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim, Heru Suseno, dalam Diskusi Panel bertajuk “Jawa Timur Menuju Swasembada Pangan Nasional 2027” yang berlangsung di Surabaya, Selasa (25/2/2025).
Heru menjelaskan bahwa tambahan target ini diberikan oleh Kementerian Pertanian karena Jawa Timur memiliki kapasitas produksi beras yang melampaui kebutuhan konsumsi daerahnya. “Secara rata-rata, produksi beras konsumsi Jatim surplus sehingga bisa mengekspor ke daerah lain. Tahun lalu, kami mampu memproduksi sekitar 5,3 juta ton, sementara tingkat konsumsi hanya sekitar 4,5 juta ton,” jelasnya.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh PWI Jatim dan JTV dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2025 serta HUT ke-79 PWI Jatim ini, Heru mengungkapkan bahwa upaya utama dalam mencapai target tambahan ini adalah melalui intensifikasi pertanian. Pasalnya, luas lahan sawah di Jawa Timur sudah tidak memungkinkan untuk diperluas lebih jauh.
“Dengan luas lahan tanaman padi sekitar 1,62 juta hektare, petani di Jatim mampu memanen 9,2 juta ton gabah kering giling atau setara dengan 5,3 juta ton beras konsumsi. Artinya, indeks pertanaman (IP) padi di Jatim masih berkisar 1,95. Kami akan meningkatkan IP hingga 2,8 untuk merealisasikan target tambahan 2 juta ton pada 2025,” tambah Heru.
Strategi intensifikasi pertanian ini dinilai sebagai langkah paling efektif mengingat keterbatasan infrastruktur dan lahan sawah yang sudah tidak bisa diperluas lagi.
Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, turut menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim ini seharusnya mendapatkan dukungan dari regulasi yang lebih kuat. Ia menekankan pentingnya undang-undang yang menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan agar tidak terkena pemotongan anggaran.
“Pemerintah harus menempatkan sektor pertanian sejajar dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Diperlukan regulasi khusus yang melindungi anggaran pertanian agar tidak dipotong. Langkah perlindungan ini sangat penting mengingat banyak rakyat yang bergantung pada sektor pertanian, serta untuk mendukung target pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu misi utama pembangunan,” tegasnya.
Dukungan terhadap pencapaian target ini juga datang dari sektor industri pupuk. Manajer Penjualan Wilayah Jatim 3 PT Pupuk Indonesia Wilayah 4, Sri Purwanto, menegaskan kesiapan perusahaannya dalam menyediakan pupuk yang dibutuhkan petani di Jatim.
“Pada tahun 2025 ini, alokasi pupuk subsidi untuk wilayah Jatim meliputi Urea sebanyak 940.258 ton, NPK 783.424 ton, Kakao khusus 824 ton, dan Organik 157.767 ton. Meskipun jumlah total alokasi tahun ini sebesar 1.882.275 ton lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.949.952 ton, PT Pupuk Indonesia masih terbuka untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi,” kata Purwanto.
Saat ini, stok pupuk bersubsidi yang tersedia di Jatim mencapai 74.780 ton Urea, 113.708 ton NPK, 565 ton Kakao, dan 8.767 ton Organik. “Kami siap mendukung para petani di Jatim dalam upaya merealisasikan pencapaian target penambahan produksi beras tahun ini,” pungkasnya. (pur)
