KILASJATIM.COM, Surabaya – Penerangan di Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) kembali menjadi sorotan. Meskipun merupakan jalur vital yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura, lampu-lampu di jembatan ini sering bermasalah. Penyebab utamanya adalah ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas tagihan listrik yang mencapai Rp150 juta per bulan.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, mengungkapkan bahwa sejak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dibubarkan, pengelolaan Jembatan Suramadu menjadi tanggung jawab beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, hingga kini kedua pihak masih saling melempar tanggung jawab terkait biaya listrik tersebut.
“Dulu BBWS yang menangani, sekarang setelah dibubarkan, urusan pemeliharaan dan pembayaran listrik menjadi tidak jelas. Kemenhub dan Kementerian PUPR terlibat, tetapi belum ada kepastian siapa yang harus membayar,” ujar Abdul Halim pada Sabtu (22/3/2025).
Minimnya penerangan di Jembatan Suramadu bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan. Jalur sepanjang 5,4 km ini menjadi rawan kecelakaan dan tindak kriminal, terutama pada malam hari.
“Jika penerangan di tengah jembatan tidak optimal, risiko kecelakaan meningkat. Selain itu, keamanan juga menjadi masalah karena kondisi gelap bisa dimanfaatkan oleh pelaku kriminal,” tegas Halim.
Ia menekankan bahwa penerangan yang memadai dapat membantu mengurangi angka kecelakaan dan tindak kriminal di kawasan Suramadu. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret.
Saat ini, belum ada keputusan jelas dari pemerintah mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran listrik Jembatan Suramadu. Abdul Halim berharap satu kementerian ditunjuk sebagai penanggung jawab utama agar masalah ini tidak terus berlarut-larut.
“Jangan sampai keputusan baru muncul setelah terjadi kecelakaan atau insiden kriminal akibat kurangnya penerangan. Pemerintah harus segera menyelesaikan ini sebelum terlambat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa yang paling penting bukan hanya soal siapa yang membayar tagihan listrik, tetapi bagaimana masyarakat bisa melintas dengan aman dan nyaman di Jembatan Suramadu.
“Rakyat tidak peduli siapa yang membayar. Yang mereka butuhkan adalah jalan yang terang dan aman saat melintas,” pungkasnya.
