KILASJATIM.COM, Surabaya – Ketua DPRD Jawa Timur, Musafak Rouf, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih efisien dalam penggunaan anggaran. Kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Muslimat NU ke-XVIII di Jatim Expo.
“Kita menyambut baik arahan Presiden. Dengan kebijakan ini, perjalanan dinas akan berkurang drastis,” ujar Musafak Rouf pada Selasa (11/2).
Musafak mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas telah dipangkas hingga 50%. Jika sebelumnya perjalanan dinas dapat mencapai 20 kali dalam sebulan, kini dibatasi hanya 10 kali. Selain itu, DPRD Jatim memastikan tidak ada lagi kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Perizinan untuk kegiatan ini juga diperketat.
“Semua perjalanan ke luar negeri ditiadakan, dan perizinannya pun semakin sulit. Kalau tidak ada izin, ya tidak ada perjalanan,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo yang telah memangkas anggaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Bahkan, Prabowo menyarankan agar pejabat dan pegawai kementerian/lembaga tidak perlu bepergian ke luar negeri selama lima tahun apabila tidak ada agenda penting.
“Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas,” ujar Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).
Pembatasan Kunjungan Kerja DPRD Jatim
Selain pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Musafak Rouf juga menegaskan adanya pembatasan peserta kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Jatim. Dalam setiap kunjungan kerja yang masih diizinkan, jumlah peserta kini dibatasi maksimal 10 orang. Dengan total 120 anggota DPRD Jatim, hanya akan ada satu kegiatan kunjungan per bulan, itupun jika mendapatkan izin.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi DPRD Jatim, tetapi juga berdampak pada berbagai kegiatan di OPD. Pemangkasan anggaran diharapkan dapat mengalihkan alokasi dana ke sektor yang lebih penting dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan efisiensi ini, kita bisa lebih fokus pada program-program yang berdampak nyata bagi rakyat Jatim,” pungkas Musafak. (pur)
