KILASJATIM.COM, BONDOWOSO: Pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Sumberdumpyong, Kecamatan Pakem diduga carut marut.
Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Soekaryo, meminta masyarakat untuk mengambil langkah hukum.
Namun, temuan-temuan carut marut ini perlu diklarifikasi. Karena, dalam proses pidana butuh bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.
“Dimana berikan petunjuk-petunjuknya, makanya mereka disuruh berikan tertulis-tertulis semua,” katanya, Selasa (1/2/2022).
Pihaknya pun sempat bertemu para petani di Balai Desa Sumberdumpyong sehari sebelumnya, Senin (31/1/2022) kemarin.
Di lain sisi, pihaknya pun mengharapkan masyarakat bisa memberikan bukti-bukti tertulis.
Sehingga, nantinya KP3 akan memeriksa data-data itu. Jika nantinya terjadi perbedaan antara catatan yang disampaikan masyarakat dengan Kios, barulah akan diolah.
“Ini kalau berbicara yang sudah lewat. Jika berbicara yang akan datang supaya tak terjadi lagi, masyarakat jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng belinya,” ungkapnya.
Ia membenarkan kejadian ini terjadi berulang di setiap musim tanam. Namun, dirinya meyakini bahwa semakin lama telah semakin sedikit.
Sementara itu, Koordinator Pemuda Desa Sumberdumpyong, Bagus, menyebutkan, pihaknya telah menyampaikan permasalahan pupuk bertahun-tahun tersebut dalam pertemuan dengan KP3.
Mulai dari temuan harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), petani yang akan membeli pupuk di Kios, tapi barangnya sudah tidak ada.
“Dari temuan itu tadi petani juga, kalau memang ada yang salah, ada yang keliru, ada penyelewengan, silahkan dilaporkan. Petani kan diminta seperti itu,” katanya.
Ia pun mengaku akan berdiskusi dengan pemuda dan petani lainnya dalam upaya langkah hukum yang akan diambil. Tujuannya, tidak lain agar tak terulang setiap tahun. “Biar tidak terulang setiap tahun,” pungkasnya. kj5
