KILASJATIM.COM, Surabaya – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur telah sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke XVI di Surabaya pada Rabu, 16 Oktober 2024. Dalam Musda tersebut, Mochamad Ilyas terpilih secara aklamasi sebagai Ketua REI Jatim untuk periode 2024-2027.
Setelah terpilih, Ilyas menyampaikan bahwa prioritas utama REI Jatim ke depan adalah memperkuat solidaritas internal seluruh pengembang di wilayah Jawa Timur. Hal ini penting karena REI Jatim menjadi barometer nasional dalam industri properti dengan lebih dari 576 anggota.
“Kita akan memberdayakan para pengembang Jatim untuk melakukan konsolidasi dan menjaga kekompakan, agar dapat mendorong pelonggaran kebijakan yang menghambat perkembangan industri properti,” ujar Ilyas kepada media.
Tantangan di Industri Properti
Ilyas menjelaskan bahwa industri properti masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah kebijakan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), terutama untuk pengembangan kawasan properti dengan luas lebih dari 10.000 m2. Selain itu, isu terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) juga masih menjadi hambatan.
“Amdal menjadi pekerjaan rumah kita karena prosesnya bisa memakan waktu hingga 6 bulan hingga 1 tahun dengan jumlah konsultan yang terbatas, yang menyebabkan biaya menjadi mahal. Ini juga berkaitan dengan perubahan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), di mana di beberapa daerah masih harus menunggu Amdal selesai,” jelasnya.
Tantangan lain yang baru-baru ini muncul, menurut Ilyas, adalah kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibebankan kepada konsumen saat Akta Jual Beli (AJB).
“Kebijakan ini merupakan kewenangan masing-masing daerah. Ke depan, setiap DPD REI akan melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten agar terjadi pelonggaran kebijakan terkait BPHTB,” tambahnya.
Ketua REI Jatim yang baru, Mochamad Ilyas
Rencana Ilyas sebagai Ketua Baru
Sebagai Ketua REI Jatim yang baru, Ilyas juga berencana untuk merekrut pengurus yang aktif berprofesi sebagai pengembang. Hal ini karena mereka lebih memahami persoalan di lapangan.
“Jika pengurusnya bukan pengembang, mereka tidak akan memahami sepenuhnya tantangan yang dihadapi oleh pengembang,” ujarnya.
Meskipun demikian, Ilyas tetap optimistis industri properti dapat tumbuh lebih baik. Apalagi, pemerintah telah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) 100% yang akan berakhir pada Desember mendatang.
“Insentif PPNDTP ini berdampak besar, mampu mendongkrak penjualan rumah komersil hingga 20% – 30%. Sebelumnya, insentif serupa juga diberikan selama masa pandemi Covid-19 yang berhasil menyehatkan arus kas pengembang,” ungkapnya.
Ia juga berharap, pada tahun depan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, insentif serupa dapat kembali diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor properti dinilai memiliki multiplier effect yang besar, menggerakkan setidaknya 170 industri terkait.
Potensi Properti dan Pembangunan Berkelanjutan
Terkait pembangunan berkelanjutan, Ilyas menyoroti pentingnya penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya dalam pengembangan properti, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap bangunan hijau di masa depan.
Sementara itu, Ilyas menilai potensi bisnis properti masih cukup cerah mengingat tingginya tingkat backlog perumahan. Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.
“Untuk mencapai target ini, diperlukan insentif seperti penghapusan BPHTB untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang akan sangat membantu pengembang dalam membangun,” tambahnya.
Kolaborasi REI dan EAROPH untuk Pengembangan Jatim
Pada kesempatan yang sama, Presiden EAROPH (Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements) International, Emil Elestianto Dardak, menyoroti tantangan urbanisasi yang terus berlangsung. Urbanisasi ini akan menyebabkan kelangkaan lahan di perkotaan.
“Kita harus bisa menjawab tantangan ini, bukan hanya dalam hal pasokan perumahan, tetapi juga pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan akses transportasi,” ujar Emil.
Emil juga berharap EAROPH dan REI dapat berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan metropolis di Jawa Timur, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres No.80 untuk pengembangan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). (pur)
