KILASJATIM.COM, Surabaya: Kabar gembira bagi marbot di seluruh Kota Surabaya. Mereka yang selama ini bertugas menjaga dan membersihkan masjid di kota ini akan mendapat bantuan insentif bulanan seperti halnya ketua RT dan RW hingga LPMK. Rencananya, marbot di Surabaya juga akan mendapatkan insentif rutin dan pasti dari APBD.
“Besaran angkanya masih dihitung. Begitu juga total marbot penerima insentif ini juga tengah difinalisasi. Namun besarannya Insyaallah sekitar Rp 400.000-an per bulan,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, Senin (12/6/2023).
Hanya saja, realisasi penerimaan bantuan insentif khusus para marbot seluruh Surabaya tersebut baru akan diberikan pada 2024. Anggarannya melalui APBD 2024 sehingga baru akan bisa dinikmati tahun depan. Namun pimpinan DPRD itu memastikan sudah ada kesepakatan DPRD dan Pemkot Surabaya.
Selama ini, para marbot sudah mendapatkan semacam honor dari setiap masjid. Namun besarannya tentu berbeda bergantung masjid masing-masing. Bukan dari APBD sehingga nominalnya tidak sama.
Saat ini, Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya tengah menyiapkan seluruh perangkat untuk pencairan bantuan honor marbot. Termasuk persyaratan dan ketentuan marbot penerima insentif ini juga tengah dibahas.
Salah satunya adalah marbot harus ber-KTP Surabaya. Termasuk masa pengabdian marbot juga tengah dibahas. Laila yang politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terus mendorong agar persyaratan realisasi pencairan insentif itu tidak memberatkan.
Laila juga menuturkan bahwa potensi kerumitan apa pun harus diantisipasi. Termasuk dalam satu masjid jika ada lebih dari satu marbot. Kondisi ini juga harus dipastikan dan disosialisasikan dengan baik agar clear. Dia menegaskan bahwa saat ini semua pendukung sistem tengah dikaji.
Sinergi dengan Dewan Masjid
Pemkot Surabaya akan merealisasikan pencairan insentif bulanan bagi seluruh marbot di Surabaya pada 2024. Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta agar Pemkot melalui Bagian Pemerintahan dan Kesra bersinergi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Surabaya.
Setidaknya harus berkoordinasi dengan DMI. Tidak saja membudayakan komunikasi dengan lembaga lain, namun juga untuk memastikan jumlah marbot di seluruh Surabaya. Saat ini data sementara ada sekitar 9.000 marbot.
Namun yang sudah terdata dan masuk dalam list Pemkot Surabaya separo dari total jumlah tersebut. “Sebaiknya memang harus koordinasi dengan DMI Surabaya. Sebab dia yang tahu detail seluk belum marbot,” kata Laila, Senin (12/6/2023).
Saat Pemkot tengah mengkaji lebih detail hingga mendata utuh seluruh marbot, DMI harus diajak komunikasi. Laila meyakini bahwa akurasi data terkait marbot ada di lembaga tersebut. Bahkan DMI juga memiliki data detail dan profil marbot.
By name by adress Marbot juga dimiliki DMI. Dengan mendata utuh marbot melalui DMI bisa meminimalisasi ketidakakuratan data marbot. “Sekecil apapun potensi masalah yang timbul karena pencairan insentif marbot harus diantisipasi,” tandas Laila.
Salah satu yang menjadi potensi persoalan nantinya adalah jika dalam satu masjid ada lebih dari satu marbot. Bagaimana menentukannya. Apalagi ketentuan dan persyaratan detail sebagai penerima insentif saat ini belum masuk dikaji. Nantinya setiap marbot mendapat insentif bulanan Rp 400.000.(ADV/den)
