KILASJATIM.COM, Surabaya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, Heni Yuwono, menunjukkan perhatian khusus terhadap kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) I Surabaya. Dalam upaya memastikan kesiapan Lapas menjelang pemilu yang tinggal kurang dari 10 hari, Heni melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, pada Minggu (4/2/2024).
Kunjungan mendadak ini dilakukan oleh Heni bersama dua ajudannya, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan olahraga bersepeda yang menempuh jarak dari Surabaya hingga Pasuruan. Heni, tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, menyempatkan diri untuk mampir ke Lapas I Surabaya yang terletak di Desa Kebonagung, Porong, Sidoarjo.
“Kunjungan ini memang tiba-tiba saja, tanpa pemberitahuan juga tanpa sepengetahuan kalapas maupun pejabat lapas lainnya,” ungkap Heni.
Petugas penjaga pintu utama Lapas tampak terkejut menyambut kedatangan Heni. Setelah berkeliling sebentar, Kalapas Surabaya Jayanta dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Surabaya, Wahyu Trah Utomo, datang untuk mendampingi.
Heni menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk memastikan persiapan Lapas dalam menghadapi proses pemilu 2024, terutama dalam hal pemungutan suara yang tinggal sepuluh hari lagi.
“Pelaksanaan pemilu 2024 di Lapas harus menjamin hak pilih seluruh warga binaan yang memenuhi syarat, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan ketertiban lapas,” tegasnya.
Beberapa poin penting yang ditekankan oleh Heni meliputi proses sosialisasi dan edukasi kepada warga binaan tentang pemilu. Heni berharap agar jajaran Lapas melakukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, termasuk tata cara pencoblosan, daftar calon peserta pemilu, dan pentingnya menggunakan hak pilih.
“Kami mendorong seluruh jajaran agar memanfaatkan berbagai metode sosialisasi, seperti ceramah, penyuluhan, dan media informasi (poster, banner, video). Serta melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kegiatan sosialisasi,” paparnya.
Heni juga menegaskan perlunya pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus. Ia memastikan bahwa data pemilih dari warga binaan harus akurat dan terkini. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan data pemilih yang valid.
“DPT harus dilakukan fiksasi maksimal sepekan jelang pemilu, pihak Lapas akan mengecek dan memastikan status warga binaannya telah terdaftar sebagai pemilih,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Jayanta menyatakan bahwa momen pemilu menjadi perhatian khusus pihaknya dan KPU. Saat ini, jumlah warga binaan yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 1.161 orang dari total 1.379 warga binaan.
“Masih ada warga binaan yang belum masuk DPT karena merupakan warga binaan yang baru dipindah dari Lapas lain dalam satu bulan terakhir,” katanya.
Namun, Jayanta memastikan bahwa KPU akan memasukkan sekitar 200 warga binaan tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam pekan ini. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan khusus seperti kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). (mun)
