KILASJATIM.COM, Jakarta – Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait dengan hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengungkapkan faktor ekonomi menjadi motif pelaku mencuri dan menjual data 204 juta daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pernyataan itu Budi Arie sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (29/11/2023).
“Ini motifnya sih ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data sekarang mahal harganya iya kan, gitu,” ujarnya.
Dia memastikan pelaku akan diproses secara hukum. Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), KPU, dan para penegak hukum lainnya.
“Kita sama-sama jaga lah, yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum,” jelasnya.
Budi Arie menegaskan, bocornya data ini merupakan peringatan untuk KPU untuk menjaga sistemnya agar lebih baik.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menjelaskan seorang peretas dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.
Jimbo juga membagikan sekitar 500.000 data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu unggahannya di situs BreachForums, yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.
Ditampilkan pula beberapa beberapa tangkapan layar dari web https://cekdptonline.kpu.go.id untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Ini terbilang serupa kasus 2022, di mana peretas Bjorka pernah mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.
“Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/11/2023). (bbs/bkj)
