KILASJATIM.COM, Surabaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya melalui pembangunan kampung. Mengingat IPM merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama Pemerintah Kota Surabaya.
Reni Astuti, Wakil Ketua DPRD Surabaya, mengatakan, saat ini Pemkot dan DPRD tengah membahas APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024 yang berkaitan dengan target IPM yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukurannya adalah angka meningkatnya IPM.
“DPRD Surabaya terus menyuarakan dan memberikan dorongan atas peningkatan IPM,” kata Wakil Ketua DPRD, Reni Astuti.
Ia berkeyakinan, untuk bisa membangun Surabaya dengan indikator IPM yang tinggi salah satunya dimulai dari pembangunan kampung.
“Pembangunan kampung yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan mampu mendongkrak kesejahteraan,” ungkapnya.
Ada tiga sektor prioritas utama agar terjadi peningkatan IPM lewat kampung-kampung, yaitu peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.
“Tiga indikator tersebut harus menjadi perhatian utama. Jika ke tiga indikator ini ditingkatkan dengan maksimal, maka IPM akan lebih cepat naik,” katanya.
Saat ini, lanjutnya, angka IPM di Surabaya mencapai sekitar 82, tertinggi di Jawa Timur. Walau belum masuk 10 besar secara nasional. Ia berharap, jika pendekatan ke kampung-kampung sukses, maka angka IPM bisa ikut naik. “Bukan tak mungkin, Surabaya masuk dalam jajaran 5 besar IPM tertinggi secara nasional,” harapnya.
Karena menurutnya, jika hasil pembangunan bisa dirasakan masyarakat kampung, maka mereka akan semakin memiliki kota ini dan bangkit dengan potensinya.
“Kampung bisa bergerak ketika Pemkot dan DPRD hadir. Dengan cara warganya disentuh, diperhatikan, diapresiasi, disemangati. Sehingga tercipta kampung yang sehat, kampung yang sehat, hilirnya menjadi Kampung Surabaya Hebat,” ujar Reni.
Ia setuju bahwa pembangunan Balai RW itu penting. Karena Balai RW saat ini menjadi sentra berbagai layanan masyarakat, mulai dari layanan administrasi, tempat pendidikan untuk Paud, layanan kesehatan lewat posyandu, sosial keagamaan, hingga tempat kegiatan pemberdayaan UMKM.
Pembangunan atau renovasi Balai RW merupakan langkah tepat karena sebelumnya banyak keluhan Balai RW yang bocor, plafon ambrol, dan lainnya. Harapannya, kedepan, tak ada lagi kasus tersebut. Sehingga masyarakat bisa menggunakan Balai RW untuk makin produktif.
“Ini bisa membantu mengimplementasikan dan menyukseskan program-program Pemkot. Pembangunan Balai RW pada akhirnya dirasakan kemanfaatannya oleh Masyarakat yang tetunya meningkatkan IPM,” pungkas Reni.(den/ADV)
