KILASAJTIM.COM, Surabaya – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 berlangsung hangat dan dinamis. Sejumlah fraksi memilih menyerahkan dokumen tertulis tanpa membacakan secara utuh, berbeda dengan fraksi PKS tetap menyampaikan secara lengkap di mimbar.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, dimulai pukul 14.10 WIB dan dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, jajaran kepala perangkat daerah, serta 35 anggota dewan.
Sebelum memasuki substansi, suasana sempat mencair lewat guyonan dari Adi yang menyarankan agar fraksi cukup menyerahkan salinan tertulis demi efisiensi waktu. Candaan itu disambut tawa hadirin, dengan sebagian fraksi langsung menyodorkan dokumen ke meja pimpinan. Salah satu juru bicara fraksi bahkan hanya naik mimbar untuk berfoto, lalu kembali duduk tanpa berujar sepatah kata.
Dalam pemandangan umum yang dibacakan langsung, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah apresiasi atas capaian Pemkot Surabaya selama 2024, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 dari BPK dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen.
“Meski lebih rendah dari capaian 2022 yang mencapai 6,51 persen, pertumbuhan ini tetap positif,” ujar juru bicara PKS, Cahyo Siswo Utomo, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Senin (16/6/2025).
PKS juga menilai positif realisasi anggaran belanja sebesar 86,94 persen dan pendapatan daerah yang mencapai Rp 10,03 triliun, atau 88,78 persen dari target. Mereka menyoroti kontribusi signifikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengapresiasi Perwali No. 14 Tahun 2024 yang menghapus sanksi administratif PBB.
Namun, PKS mengusulkan agar keringanan PBB diperluas untuk kelompok masyarakat rentan dan mendorong penguatan sumber pendapatan lain agar tidak bergantung pada PBB semata.
Sorotan tajam diarahkan pada rendahnya belanja modal yang hanya mencapai 19 persen dari total belanja, serta penurunan tajam pada pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi — hanya 56,82 persen, turun dari 88,35 persen pada tahun sebelumnya.
“Ini perlu diperbaiki karena langsung berdampak pada pelayanan dasar warga,” kata Cahyo.
PKS juga memberikan apresiasi terhadap program pemberdayaan UMKM, percepatan sertifikasi aset, dan beasiswa pendidikan tinggi yang dianggap strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, mereka mendesak agar distribusi program lebih merata dan kuota beasiswa diperluas di tahun berikutnya.
Menutup sidang, Ketua DPRD Adi Sutarwijono menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan Raperda akan berjalan sesuai aturan perundang-undangan. Ia memastikan semua pandangan fraksi akan menjadi perhatian, terutama terkait usulan pembangunan dari warga.
“Ini penting agar DPRD tetap berkontribusi nyata dalam pembangunan kota, mulai dari infrastruktur, kampung, hingga perbaikan rumah tidak layak huni,” ujar Adi.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyambut baik pandangan fraksi yang dinilainya konstruktif dan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemkot.
“Banyak rekomendasi yang sudah kami laksanakan. Meskipun beberapa retribusi dan pajak dihapus, program prioritas tetap berjalan, termasuk penurunan kemiskinan dan stunting serta peningkatan IPM,” ungkap Eri. (cit/cox)
