KILASJATIM.COM, Surabaya: Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir pada tahun 2023 jauh dari target. Kegagalan ini ditengarai karena banyak terjadi kebocoran. Makanya diperlukan upaya yang tegas yang Dishub maupun pihak terkait, misalnya dengan suatu sistem.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan, dinas perhubungan hanya dapat meraup PAD parkir maksimal sebesar Rp 24 miliar hingga Desember 2023, dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp 60 miliar.
“Ternyata PAD yang bisa didapat cuma Rp 24 miliar. Masih kurang Rp 36 miliar dari target yang diberikan Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) Surabaya. Sedangkan target pendapatan dari dishub sendiri pada 2023 sebesar Rp 35 miliar,” jelas Baktiono, Jumat, 27 Oktober 2023.
Pihaknya menengarai kegagalan PAD di sektor parkir ini akibat kebocoran. Selain itu, ada banyak titik parkir tepi jalan umum yang belum diamankan oleh dishub.
Sedangkan pada 2024 berdasarkan hasil rapat pembahasan R-APBD, diketahui target dishub di sektor parkir oleh TPAD Surabaya sebesar Rp65 miliar. Yakni, ada peningkatan Rp5 miliar dibanding target 2023 sebesar Rp60 miliar.
“Untuk mewujudkan target tersebut, dishub dan UPTD Parkir harus kerja keras bagaimana mencapai anggaran tersebut, baik melalui sistem prabayar, voucher, dan titik-titik parkir yang ada harus dimaksimalkan,” usul politisi senior PDIP Surabaya ini.
Pihaknya lantas menunjukkan beberapa titik parkir yang potensi dan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh dishub maupun UPTD Parkir Surabaya. Misalnya, parkir di Jalan Tambakrejo depan RSUD Soewandhie.
Menurut Baktiono, titik parkir di sana pernah ditertibkan dan diawasi oleh petugas Dishub Surabaya bersama jajaran samping. Sebab, terpasang rambu larangan parkir. Akan tetapi dalam hitungan jam, jukir kembali lagi. Sementara dishub sendiri tak mampu mengatasi meski sudah mengerahkan jajaran samping.
“Makanya, titik parkir seperti ini lebih baik diresmikan dan ditarik sekalian, sekaligus diawasi dan diatur, sehingga sama- sama enak. Jukirnya tak disebut liar dan dishub tak dituduh oleh warga masyarakat sengaja membocorkan dan warga masyarakat juga bisa memberi kontribusi resmi ke pemkot,” pungkas Baktiono.(den/ADV)
