KILSJATIM.COM, Surabaya: Dalam rapat pansus Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang digelar oleh DPRD Surabaya bersama dinas terkait, Juliana Eva Wati atau yang biasa akrab dipanggil Ning Jeje berharap bahwa pengentasan kemiskinan harus sesuai target.
“Sebenarnya hal ini masih proses untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan harapan untuk kedepannya adalah, bagi masyarakat yang dinyatakan keluarga miskin (gamis) harus ada tindaklanjutnya untuk pengentasan kemiskinan,” kata Ning Jeje, Kamis (25/05/2023).
Ning Jeje menyadari, bahwasanya tidak ada kota besar yang mau dikatakan adanya kemiskinan. Tapi menurutnya kita tidak bisa menutup mata, bahwa masih banyak masyarakat yang harus diberikan bantuan.
“Dengan adanya melalui Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini, maka target utama yang harus dibantu untuk masyarakat itulah yang harus kita maksimalkan hingga tuntas,” ucap Ning Jeje yang juga Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.
Sedangkan persentase total angka kemiskinan di Kota Surabaya, menurutnya Gamis dan Pra miskin (Pramis) berkisar kurang lebih antara 400 ribu jiwa.
“Di angka kurang lebih sekitar empat ratus ribu jiwa untuk Gamis dan Pramis ,” kata Ning Jeje.
Legislator Fraksi PAN DPRD Surabaya ini menambahkan, kalau ini dikatakan data MBR masih sangat jauh sekali. Hal itu dikarenakan indikatornya berbeda antara Gamis dan Pramis di Kota Surabaya.
“Jangan sampai kita menutup mata dengan adanya indikator itu, karena kemiskinan harus segera dituntaskan,” tegas Ning Jeje.
Sementara itu, dengan adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, menurut Ning Jeje sangat bagus sekali. Hal itu dikarenakan agar tidak rancu, dan supaya terwujud kerjasama yang baik antar sesama OPD di Pemkot Surabaya.
“Data itu adalah hal yang selalu berjalan dan tidak pernah berhenti, yang kadang naik lalu turun dan begitu juga sebaliknya. Kita ingin sekali turun namun ketika naik turun, kita juga tidak bisa menutup mata,” ujar Ning Jeje.
Menurut Ning Jeje, Tim tersebut kelak tidak hanya melakukan pendataan. Melainkan juga harus intervensi untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, agar supaya terealisasi hingga sesuai harapan. “Jadi, juga sebagai pengawas untuk merealisasikan hal itu,” pungkasnya. (nia)
