KILASJATIM.COM, Surabaya: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, ada beberapa program Pemkot Surabaya yang masih belum tuntas sejak 2023 dan harus menjadi fokus tahun ini, diantaranya adalah persoalan banjir dan kemiskinan.
“Terdapat dua permasalahan utama yang harus jadi prioritas. Yakni, terkait pengendalian banjir serta pengentasan kemiskinan yang selaras dengan pengurangan pengangguran,” kata Reni Astuti saat diwawancara di kantor dewan Senin (26/2) lalu. Ia mengatakan bahwa dua hal itu banyak disampaikan oleh masyarakat saat ia turun ke lapangan atau reses.
Terkait pengentasan kemiskinan, Reni mengimbau Pemkot agar memaksimalkan programnya. Salah satunya, akurasi data kemiskinan. Angka kemiskinan di Surabaya terus berubah, hal itu harus diiringi dengan kecepatan Pemkot dalam meng-upgrade data warga miskin (gamis). Update data bisa dilakukan tiap bulan atau maksimal tiga bulan sekali sehingga lebih akurat. Sebab, bisa jadi ada warga miskin yang sudah mendapatkan penghasilan mumpuni sehingga tak masuk indikator kemiskinan. Di lain sisi, ada kemungkinan pula data gamis baru.
“Akurasi data ini perlu melibatkan pejabat RT/RW yang tahu secara langsung kondisi warganya. Sehingga seluruh warga miskin di kampung-kampung bisa terdata, tak ada yang tertinggal. Bantuan juga bisa tersalurkan dengan efektif,” ujar Reni.
Politikus perempuan PKS itu menambahkan, jika data yang akurat sudah dipegang, pemkot harus melakukan intervensi. “Pemkot sudah punya rumah padat karya, itu program yang bagus. Namun memang harus banyak disosialisasikan agar masyarakat dapat menikmati manfaatnya dengan maksimal. Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi salah satu yang masih harus diterapkan. Yang harus dipastikan oleh pemkot adalah program-program tersebut wajih tepat sasaran,” ungkapnya.
Komunikatif Dengan Ciptakan Dashboard
Reni Astuti juga mengungkapkan permasalahan lainnya yang sampai sekarang masih menjadi kendala adalah penanganan banjir. Beberapa langkah sudah diambil Pemkot Surabaya. Diantaranya, terus membangun drainase, memperbanyak sumur resapan, membangun rumah pompa, dan lainnya.
Salah satu yang cukup banyak titik genangan dan dilanda banjir adalah wilayah Surabaya Barat. Reni menilai permasalahan disana punya kaitan dengan daerah lain, yakni Kabupaten Gresik. Untuk itu, Pemkot perlu menjalin kerjasama dengan BBWS dan kementerian terkait untuk bersinergi dengan Pemkab Gresik.
Reni juga mengusulkan agar Pemkot membuat satu aplikasi atau dashboard tentang peta titik genangan di Surabaya. Peta titik banjir itu disampaikan secara realtime.
Di dashboard itu juga tersampaikan infrastruktur yang akan, sedang dan sudah dilakukan. Begitu juga tinggi genangan, saluran yang ada sepanjang sekian meter, drainase yang belum tuntas. Informasi tentang wilayah rumah pompa. Tidak menutup kemungkinan, ditampilkannya usulan dari warga tentang saluran diwilayahnya. Bahkan akan lebih lengkap bisa menampilkan progress infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase, rumah pompa, bozem dan lainnya yang sedang dikerjakan. Itu semua harus tersampaikan betul kepada warga. Hal ini menghindari tersebarnya informasi yang menyesatkan terkait banjir, yang akhirnya bisa menyudutkan Pemkot.
“Ada beberapa info yang bisa dimasukkan di dashboard atau aplikasi itu. Yakni, mulai yang telah, sedang dan akan dilakukan terkait pengendalian banjir. Hal itu akan memudahkan Pemkot melakukan pemantauan dan intervensi,” pungkas Reni.(ADV/den)
