KILASJATIM.COM, Surabaya – Kabar baik datang dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Seluruh fraksi yang ada di DPRD Jatim menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024. Keputusan bulat ini disampaikan dalam sidang paripurna yang berlangsung khidmat di Surabaya pada Senin (19/5/2025).
Momentum penting ini ditandai dengan penyerahan rekomendasi DPRD Jatim atas LKPJ secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Khofifah tampak didampingi oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat menerima dokumen tersebut. Prosesi penyerahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka terkait LKPJ.
Gubernur Khofifah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh seluruh fraksi DPRD Jatim serta Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ. Ia menilai bahwa setiap rekomendasi yang diberikan akan menjadi catatan strategis yang sangat berharga dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah ke depan.
“Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa seluruh jajaran Pemprov dan Forkopimda Jatim, serta seluruh stakeholder yang telah berperan aktif dalam pembangunan,” ungkap Gubernur Khofifah dengan tulus.
DPRD Jatim sendiri diketahui telah melaksanakan pembahasan LKPJ secara seksama dan tepat waktu, yakni dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan tersebut disampaikan pada 21 Maret 2025. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi persetujuan dan rekomendasi yang diberikan, Gubernur Khofifah menyatakan komitmennya yang kuat untuk menindaklanjuti seluruh saran, kritik, dan rekomendasi dari DPRD Jatim. Ia menegaskan bahwa masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang krusial dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah provinsi di masa yang akan datang.
“Insya Allah semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam semua sektor,” tegasnya dengan penuh keyakinan.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan bahwa sinergi yangSolid antara DPRD dan pemerintah provinsi merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia juga menyoroti betapa pentingnya stabilitas Jawa Timur bagi stabilitas nasional secara keseluruhan.
“Jawa Timur tidak boleh batuk, kalau batuk, droplet-nya sampai ke Ibukota. Jawa Timur harus tetap stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional,” tandasnya dengan nada serius namun penuh harap.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Emil Dardak juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan konstruktif yang diberikan oleh DPRD Jatim. “Banyak ide, saran, dan bahkan kritik yang sangat relevan yang bisa kita terapkan untuk membenahi kinerja di tahun 2025,” pungkas Wagub Emil, menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kinerja pemerintah provinsi di masa mendatang.(FRI)
