Antisipasi Kelangkaan Gula, DPR Berharap Pemerintah Segera Lakukan Impor

oleh
Wakil Ketua IV DPR RI, Hasan Aminuddin.

KILASJATIM.COM, Surabaya  – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin meminta dan berharap kepada pemerintah untuk segera menjawab atas kelangkaan gula. Manakala, memang hasil pertanian yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat, maka tidak ada solusi yang bisa diberikan selain impor.

“Hari ini sudah perlu impor, tidak ada jawaban lagi. Karena di gudang Bulog di seluruh Indonesia memang sudah tidak ada,” tegas Hasan Aminuddin ditemui di Surabaya, Jumat (13/3).

Hasan yang juga mantan Bupati Probolinggo dua periode ini sudah melakukan pengecekan stok gula di gudang Bulog. Hasilnya, dari laporan Bulog sendiri, gula memang sudah tidak ada stok sama sekali.

“Kalau ini akan dilakukan budidaya gula tentunya harus membenahi manajemen yang selama ini tidak rasional dan tidak demokratis. Karena masih ala-ala Belanda,” ujarnya.

BACA JUGA: Harga Gula Pasir Naik, Pemkab Bojonegoro Lakukan Operasi Pasar

Menurut Hasan, petani yang ingin bercocok tanam tebu, selalu keluhannya pada rendemen. “Rendemen mulai saya kecil sampai punya cucu selalu bunyinya di angka 6 sampai 7. Tidak pernah 9 dan 10,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut dia, subsidi yang telah diberikan pemerintah agar secara langsung kepada petanjlindi bawah, tidak melalui asosiasi apapun. Agar seluruh subsidi yang diberikan pemerintah dari uang rakyat langsung kepada rakyat bisa dirasakan. “Tentunya memberikan subsidi langsung kepada rakyat, tidak melalui asosiasi. Pokoknya hapus adanya asosiasi tentang petani tebu,” tegasnya.

Hasan menambahkan, asosiasi apapun yang membuat masyarakat enggan menanam tebu hendaknya dibubarkan. Sebab, di desa sudah ada manajemen bagus yang sedang tren yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

“Jadi, berikan subsidi itu kepada BUMDes. Karena BUMDes itu tahu secara langsung siapa pemilik tanah dan siapa yang mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi. Inilah selama ini permainan-permainan yang kotor, yang harus sudah dibenahi oleh pemerintah,” pungkasnya. (kominfo/kj7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *