KILASJATIM.COM, Surabaya: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menitikberatkan dalam hal pemberian bantuan adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak seluruh warga kurang mampu / miskin (Gakin). Hal itu harus dipenuhi tanpa menunggu permintaan dari masyarakat atau momen politik.
Perempuan legislator PKS ini menegaskan, selama ini, pijakan yang dijadikan pemerintah pusat dan Pemkot Surabaya dalam memberikan bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Permendagri, data tersebut bisa diperbaharui sebulan sekali. Mengingat angka kemiskinan tidak stagnan serta daftar penerima bantuan bisa berubah.
Oleh karena itu, pembaharuan data harus dilakukan secara regular, setidaknya rutin sebulan sekali. Agar warga yang belum terdaftar bisa segera menerima bantuan. Namun, pada kenyataannya pembaharuan kerap dilakukan enam bulan sekali.
Oleh karena periode perubahannya enam bulan sekali, maka seringkali ada laporan bantuan baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kurang tepat sasaran. Masih ada gakin di sejumlah daerah yang ternyata belum tersentuh bantuan sama sekali, sementara di sisi lain, ada warga yang dirasa mampu justru mendapatkan bantuan.
“Warga yang tidak mampu jangan sampai ada yang tidak tersentuh bantuan dari pusat maupun pemkot. Bantuan harus merata, mereka yang benar-benar membutuhkan harus mendapatkan bantuan. Karena bantuan itu tidak bisa menunggu besok atau kapannya. Bisa – bisa akan menimbulkan masalah baru,” kata Reni di Kantor DPRD Kota Surabaya, 17/1/2024.
Politisi dari partai PKS ini memang getol menyuarakan isu sosial, kesehatan, dan pendidikan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat
Maka dari itu dalam hal bantuan sosial, Reni juga mendorong kelurahan untuk tidak membatasi ketika ada RT/RW mengusulkan warganya yang belum masuk data DTKS tapi benar-benar miskin dan tidak tersentuh bantuan apapun.
Reni mengingatkan pada lurah agar tidak ragu melaporkan temuan gakin, walaupun salah satu penilaian kinerja lurah adalah dari angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Agar bantuan tepat sasaran, maka Pemkot harus melakukan akurasi data kemiskinan yang bersumber dari RT/RW. Karena mereka adalah kepanjangan pemerintah di tingkat desa / kelurahan yang mengetahui secara langsung keadaan warganya setiap hari. Mereka bisa melaporkan warganya yang perlu bantuan,” ujar Reni.
Harusnya, lanjut Reni, Pemkot lebih bijak dalam melakukan penilaian dari banyak variable, tak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif sehinga lurah bisa melaporkan fakta kemiskinan dengan lebih akurat.
Reni juga mengatakan, perlu adanya sosialisasi mengenai target bantuan. Sehingga terbangun mindset pada masyarakat bahwa memberikan bantuan adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak seluruh Gakin.
“Saya berkomitmen, entah saat musim politik atau tidak, laporan dari masyarakat harus ditampung. Semua harus dibantu agar tercapai kesejahteraan sosial,” tutur Reni.(ADV/den)
