KILASJATIM.COM, Jakarta – Sebanyak 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat Arab Saudi karena diduga terlibat dalam promosi dan penjualan keberangkatan haji non-prosedural.
Penindakan ini merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah Arab Saudi dalam menertibkan pelaksanaan ibadah haji, termasuk menindak pihak yang memfasilitasi jalur ilegal.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaf, menegaskan Indonesia mendukung penuh kebijakan tersebut.
“Tidak ada haji tanpa izin resmi. Jika ada WNI yang menghadapi proses hukum, sepenuhnya kami serahkan ke otoritas Arab Saudi,” ujarnya yang dikutip, Rabu (6/5/2026).
Menurut Maria, penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisasi, mempromosikan, hingga mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
Di dalam negeri, pemerintah juga memperketat pengawasan melalui Satgas Haji Ilegal yang melibatkan lintas kementerian dan aparat penegak hukum. Operasi difokuskan di titik-titik keberangkatan strategis.
“Sejumlah upaya keberangkatan ilegal berhasil digagalkan. Ini bentuk perlindungan negara agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan,” jelasnya.
Meski ada kasus tersebut, pemerintah memastikan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M secara umum berjalan lancar. Hingga awal Mei, puluhan ribu jemaah Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan pendampingan petugas.
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur tidak resmi. Selain berisiko kerugian finansial, praktik ini juga dapat berujung sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi.
“Ibadah haji harus sah dan sesuai aturan. Jika ada indikasi penipuan, segera laporkan,” tegas Maria.
Di sisi lain, jemaah juga diminta menjaga kondisi fisik selama di Tanah Suci. Suhu di Makkah dan Madinah saat ini berkisar 37–39 derajat Celsius.
Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, sehat, dan khusyuk di tengah pengawasan yang semakin ketat terhadap praktik haji ilegal.(cit)
