PDIP Kecam Penyelewengan PKH di Lamongan

oleh

 

Surabaya, kilasjatim.com: PDI Perjuangan (PDIP) mengecam keras penyelewengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan oleh seorang pendamping PKH di Lamongan. Oknum tersebut dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat, karena menyisipkan pesan pada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018.

“Ini modus. Politik uang dengan memakai anggaran negara. Penyelenggara Pemilu dan penegak hukum harus menindak tegas dugaan pelanggaran itu. Jangan dibiarkan menguap,” kata Sri Untari Bisoawarno, Sekretaris DPD PDIP Jatim di Surabaya, Rabu (25/4/2018).

Warga yang melaporkan itu bernama Kotamin. Dalam laporan ke Panwaslu Lamongan, peristiwa itu terjadi di Desa Kendal Kemlagi. Seorang pendamping menyerahkan kartu PKH yang besarnya seperti kartu ATM.

Saat penyerahan itu, pendamping menyertakan stiker bergambar pasangan Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, nomor 1. Atas peristiwa itu, warga melaporkan ke Kantor Panwaslu Lamongan, Jalan Sunan Drajat, siang tadi.

Menurut Untari, PDIP merasa perlu merespon kejadian itu karena menilai, PKH yang menjadi program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mestinya tidak patut dikotori oleh kepentingan partisan untuk Pilkada Jatim 2018.

“Kenapa harus menunggangi PKH? Apakah tidak cukup percaya diri untuk membangun dukungan rakyat Jawa Timur? Bukankah PKH dibiayai APBN, uang pemerintah?,” ujarnya bernada tanya.

PDIP tergabung dalam koalisi PKB, Gerindra dan PKS, sebagai gabungan parpol pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno. “Kejadian di Lamongan telah mengonfirmasi isu santer di masyarakat, bahwa PKH dipakai ajang kampanye dan penggalangan suara dalam Pilkada Jatim. Sepertinya telah terstruktur, massif dan sistematis,” tambahnya.

Karena itu, Sekretaris Tim Kampanye Gus Ipul-Puti, PDIP meminta seluruh masyarakat Jatim untuk memonitor dan mengontrol distribusi penerima program PKH. Jika mendapatkan temuan seperti di Lamongan, masyarakat jangan ragu melaporkan ke kantor-kantor Panwaslu.

“Kami yakin, kejadian itu bukan satu-satunya. Masyarakat harus mengawasi dan mengontrol. Jangan sampai disalahgunakan. Biarkan proses demokrasi di Pilkada berjalan bersih,” kata Untari.

Pihaknya merasa prihatin dengan penyelewengan PKH karena penerima program itu berasal dari keluarga tidak mampu. Karena latarbelakang kemiskinan itulah, maka pemerintah merasa perlu membuat intervensi kebijakan. “Saya prihatin, kondisi kemiskinan di masyarakat ternyata ditunggangi untuk kepentingan mencari suara dukungan untuk Pilkada Jatim,” ucapnya. Kj5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *