Warga Antusias, Gus Muhdlor Akan Digitalisasi Layanan Publik dari Tingkat RT

oleh -741 Dilihat

KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Warga Sidoarjo antusias menyambut program Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo Nomor Urut 2, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)-Subandi yang akan mendigitalisasi layanan publik dari level paling bawah yakni mulai tingkat RT/RW.

Miftahul Anam, warga Kecamatan Candi, mengatakan dirinya sangat antusias dengan program digitalisasi layanan publik dari tingkat RT/RW karena selama ini pelayanan publik masih sering terhambat akibat berbelitnya birokrasi.

“Selama ini jika kita ingin mengurus pelayanan publik yang sering kali terbentur birokrasi yang mbulet dan akibatnya pelayanan jadi sangat lama. Contohnya saja untuk pengurusan KTP atau kartu keluarga atau dokumen-dokumen lainnya pasti lama, berbelit dan kadang butuh dana lebih. Dengan adanya program digitalisasi yang ditawarkan Paslon 2 saya sangat setuju agar pelayanan publik jadi lebih cepat karena tidak perlu bertemu dengan petugas,” katanya di sela menonton siaran langsung Debat Publik ke-2 Pilkada Sidoarjo, Selasa (17/11/2020).

Dalam Debat Publik ke-2 Pilkada Sidoarjo, paslon nomor urut 2, Gus Muhdlor-Subandi menegaskan program yang akan dilakukan jika terpilih nantinya adalah menyiapkan sistem digitalisasi pelayanan publik dari elemen terbawah, yakni mulai tingkat RT/RW, Desa, Kecamatan hingga Dinas Terkait.

“Bicara tentang sistem informasi terintegrasi dalam dunia industri 4.0 saat ini, kita tidak bisa lepas dari digitalisasi. Kita akan membangun sistem digitalisasi pelayanan publik dari elemen terbawah, dari RT, RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan sampai ke Dinas Terkait,” ujar Gus Muhdlor.

Digitalisasi ini nantinya diharapkan bisa membuat pelayanan publik makin cepat, mudah. Masyarakat pun tidak perlu lagi bertemu dengan petugas pelayanan publik sehingga tidak membuang banyak waktu dan menghilangkan Pungutan Liar (Pungli).

Baca Juga :  Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Penghasilan Masyarakat dari Beternak Bebek Pedaging

Selain menyiapkan sistem digitalisasi untuk pelayanan publik, Paslon no.2 ini juga akan menganggarkan kenaikan biaya operasional hingga Rp 400 ribu per bulan sebagai stimulus bagi pemangku pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan lebih baik. Kj8

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.