Para pembicara dalam diskusi bertema *Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab* digelar Rabu (18/9/2024) di Gedung Grha PWI Taman Apsari. (Kilasjatim.com/nova)
KILASJATIM.COM, Surabaya – Baru resmi berdiri satu bulan lalu, Sygma Research and Consulting kembali menggelar diskusi bertema *Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Beradab* digelar Rabu (18/9/2024) di Gedung Grha PWI Taman Apsari.
Diskusi ini menghadirkan tokoh penting seperti Lutfil Hakim, Ketua PWI Jatim, yang menyoroti peran pers dalam proses pilkada. Lutfil menyampaikan, “Pers harus mendorong partisipasi publik dan memahami kapasitas dirinya dalam mengawal proses demokrasi” dan dihadiri berbagai tokoh akademisi, politisi, serta aktivis.
CEO Sygma, Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si., dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berlandaskan moralitas, transparansi, dan rasa keadilan.
“Demokrasi yang bersih bukan hanya tentang pemilihan umum yang adil, tetapi juga mencakup bagaimana kejujuran, integritas, dan akuntabilitas dijaga di setiap elemen pemerintahan dan masyarakat. Demokrasi beradab tidak sekadar kebebasan berekspresi, tetapi kebebasan yang berdasarkan etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,’ ujar Ken Bimo .
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menjabarkan, salah satu kunci utama untuk menjaga integritas pemilu adalah netralitas penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu harus berfungsi sebagai wasit yang adil, memastikan bahwa semua pasangan calon (paslon) memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing.
“Netralitas media adalah pilar fundamental dalam demokrasi yang sehat. Media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, berperan sebagai pengawas kekuasaan dan penyebar informasi kepada publik. Ketika media menjalankan peran ini secara independen dan objektif, maka mereka turut serta dalam menjaga agar proses politik berjalan dengan bersih dan akuntabel.”jelas Lutfil Hakim.
Pembicara ke dua, Dr. Jamil, Akademisi dari Universitas Bhayangkara Surabaya, mengkritisi relasi politik dan hukum dalam pilkada, bagaimana kerangka hukum dalam Pilkada yang bersih dan adil, ini termasuk memberikan akses yang sama terhadap fasilitas kampanye dan informasi pemilih. Penting juga untuk membatasi penggunaan fasilitas negara oleh petahana demi mencegah ketidakadilan dalam kompetisi.
“Kesetaraan paslon merupakan aspek fundamental dalam demokrasi. Setiap paslon harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Ini mencakup ruang publik untuk berdialog dengan masyarakat serta akses ke media. Jika salah satu paslon lebih diuntungkan karena posisinya sebagai petahana, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.” paparnya.
CEO Sygma, Ken Bimo Sultoni, S.I.P., M.Si., dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berlandaskan moralitas, transparansi, dan rasa keadilan. (kilasjatim.com/nova)
Sedangkan Dr Drs Harliantara, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya mengingatkan bahwa partisipasi publik yang aktif dalam proses demokrasi sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan politik yang baik dan literasi digital.
“Ini akan membantu pemilih untuk memahami proses pemilu dan pentingnya suara mereka. Program-program sosialisasi yang melibatkan masyarakat dalam diskusi dan informasi mengenai calon dan kebijakan yang diusulkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik.”urainya.
Dr. Umar Sholahudin dari Universitas Wijaya Kusuma juga memberikan perspektif tentang peran “invisible hand” dalam pilkada, seraya mengajak untuk memperkuat kelompok oposisi non-parlemen sebagai penyeimbang proses politik.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, korupsi, dan praktik tidak etis harus menjadi prioritas. Dengan adanya jaminan hukum yang jelas, masyarakat akan merasa lebih aman untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.
“Demokrasi bukan hanya tentang prosedur, tetapi juga tentang perilaku. Dalam setiap interaksi, baik antar warga negara maupun antara masyarakat dengan penyelenggara, sikap beradab dan saling menghormati harus ditegakkan. Masyarakat yang saling menghargai akan menciptakan suasana yang kondusif untuk proses pemilu yang sehat.” tandasnya. (nov)
