KILASJATIM.COM, Jakarta – Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal adanya anggota dewan yang nyambi jadi makelar kasus alias markus menjadi sorotan publik.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut apa alasan di balik sikap Anggota Komisi III DPR RI yang terkesan ketakutan dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD itu.
Berdasarkan pengakuan anggota dewan, pernyataan Mahfud itu membuat institusi DPR RI dirundung masyarakat. Namun Anthony punya pandangan lain, menurutnya perundungan itu tidak akan ada jika anggota DPR RI bisa menunjukkan kinerja baiknya.
“Nah ini menunjukan bahwa ada permasalahan serius di DPR. Kalo DPR bekerja untuk rakyat maka tidak akan dibegitukan,” kata Anthony, Kamis (30/3/2023).
Anthony mengatakan, sikap kekecewaan masyarakat itu merupakan cerminan dari tingkah laku DPR yang selama ini kurang memuaskan. Sehingga wajar apabila masyarakat kurang memberi rasa hormat.
“Nah jadi dia bilang kredibilitas udah anjlok jangan dibikin anjlok lagi. Yang bikin anjlok lagi adalah sikap mereka. Bukan statement dari luar, sikap mereka itu bagaimana, lalu mereka harus bisa memperbaiki sehingga di hormati oleh masyarakat,” kata Anthony.
“Jadi tergantung dari tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya gak bener lalu mau dihormati darimana,” sambungnya.
Menurut Anthony, anggota dewan juga tidak bisa mendesak apalagi mengancam Mahfud MD untuk menarik pernyataannya soal adanya markus tersebut. Sebab, apa yang disampaikan itu merupakan kenyataan yang sudah lama terjadi.
“Anggota DPR juga tidak bisa minta Pak Mahfud MD menarik pernyataannya kecuali klarifikasi bahwa itu adalah yang terjadi di DPR tahun berapa. Itu saja, menurut saya kalau kejadian itu sudah terjadi ya tidak perlu menarik itu lagi,” ujarnya.
Sehingga dalam hal ini bahwa yang semestinya dievaluasi adalah anggota DPR itu sendiri, bukan Mahfud MD.
“Jelas sikap DPR, justru yang dikatakan pak Mahfud MD adalah sesuatu yang harusnya menjadi koreksi. Menjadi perbaikan,” pungkasnya. (bbs/fiq)
