Foto : Badan Pimpinan ISMEI, Febrian Satria Hidayat
KILAS JATIM.COM, JAKARTA – Polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menghadapi babak baru. Belum lama ini China Development Bank (CDB) sebagai kreditur proyek tersebut meminta suku bunga sebesar 3,4% dan APBN menjadi jaminan untuk pembiayaan cost overrun yang mencapai 8,34 triliun tersebut. Hal ini tentunya menjadi perhatian besar masyarakat khususnya Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI)
Febrian Satria Hidayat, Badan Pimpinan ISMEI, setelah diskusi ‘Economic Talk: Polemik Kereta Cepat, APBN jadi Taruhan’ menyampaikan pemerintah patut berhati-hati.
“Pemerintah patut waspada terhadap apa yang terjadi pada KCJB. Bisa jadi hal ini menjadi ‘debt trap diplomacy’ Cina yang dampaknya tidak terasa sekarang namun di masa yang akan datang. Terlebih apabila APBN dijadikan jaminan maka seluruh masyarakat indonesia akan menanggungnya,” urai Febrian. Rabu, (19/4/2023).
Ia menilai bahwa, skema hutang 3,4% adalah beban yang cukup berat bagi negara mengingat yang diharapkan adalah bunga 2%.
“Hal ini menjadi miris ketika kita menilik balik ke belakang proyek ini, Jepang pernah menawarkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah yakni 0,5% hingga bahkan 0,1%. Tentu ini menjadi catatan besar,” tandasnya.
Ia meminta pemerintah untuk tidak lemah dan masuk kedalan jebakan hutang Cina tersebut.
“Sudah waktunya pemerintah menunjukkan taring dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan membuat mereka memberikan syarat yang lebih mudah dan minim resiko bagi kita,” sambungnya. ari
