KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Penertiban bangunan semi permanen pedagang kaki lima (pkl) di Jalan Raya Pepelegi, Desa Sawotratap, Sidoarjo menuai protes. Namun, pembongkaran berjalan tanpa penolakan usai Wabup Sidoarjo Mimik Idayana memediasi penertiban.
Sejak pagi puluhan pkl pemilik bangunan dan petugas gabungan sudah berhadapan. Para pedagang membentangkan spanduk penolakan ‘Kami menolak penggusuran. Tolong pikirkanlah nasib anak dan istri kami’, disertai membakar ban bekas dan menutup jalan dengan menupumpuk meja dan kursi.
Aksi penolakan akhirnya mereda setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, tiba di lokasi untuk menenangkan warga dan memberikan jaminan penertiban tidak akan dilanjutkan hingga ada keputusan dari Bupati Subandi.
Wabup Mimik menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki program untuk mendukung UMKM melalui Program Bedah Warung, yang merupakan bagian dari visi-misi pasangan Subandi–Mimik.
Meski begitu, ia menegaskan perlunya relokasi PKL di kawasan tersebut demi penataan wilayah yang lebih tertib dan nyaman.
“Di tempat ini memang perlu penataan. Kami akan perintahkan relokasi. Sabar nggih,” kata Mimik di tengah kerumunan pkl.
Ia menjelaskan bahwa Satpol PP telah melakukan sosialisasi selama tiga bulan dan mengirimkan tiga surat peringatan. Menurutnya, langkah-langkah itu adalah prosedur yang harus dijalankan.
“Saya tidak akan memotong jalan rezeki panjenengan semua. Ini soal perut. Mari berdialog. Saya juga akan memohon kepada Lotte Mart untuk menyediakan lahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, relokasi bertujuan memberikan tempat berjualan yang lebih layak. Ia menyarankan agar pembongkaran dilakukan sementara demi proses normalisasi, dan teknisnya akan diatur oleh Dinas PU (Bina Marga dan SDA Sidoarjo).
“Saya akan koordinasi dengan Pak Bupati, karena keputusan ada di tangan beliau,” ujarnya.
Sementara Saiful, salah satu pedagang menyampaikan apresiasi atas sikap Wabup Mimik yang mau berdialog.
“Alhamdulillah, saya sebagai PKL sangat berterima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang tidak langsung menggusur tanpa mediasi. Selama ini kami belum pernah diundang dinas terkait. Saya pernah ke Komisi B DPRD dan baru hari ini kami bisa menyampaikan aspirasi langsung,” kata Saiful.
Tak lama setelah kunjungan Wabup, sebagian PKL membongkar sendiri bangunan warung mereka sebagai bentuk dukungan terhadap program normalisasi sungai. Mereka memberi akses kepada alat berat yang mulai mengeruk aliran sungai di kawasan tersebut. (TAM)
