Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur – Giri Tribroto.
KILASJATIM.COM, Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 (OJK KR 4) Jawa Timur menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Jawa Timur sampai dengan posisi Juni 2023 tetap resilien didukung oleh permodalan yang solid, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terjaga serta kinerja intermediasi yang meningkat di tengah berlanjutnya divergensi pemulihan perekonomian global.
Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur – Giri Tribroto menyampaikan kinerja perekonomian Jawa Timur terpantau positif dengan tekanan inflasi yang semakin mereda. Pada posisi Juli 2023, inflasi tercatat sebesar 4,11 persen yoy, turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 4,59 persen).
“Selain itu, perkembangan IJK di Jawa Timur menunjukkan tren positif di tiga sektor yang diawasi oleh OJK yaitu Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
Perkembangan Sektor Perbankan,” ujar Giri Tribroto..
Sementara itu, Kredit perbankan pada posisi Juni 2023 tumbuh 5,85 persen (yoy) menjadi sebesar Rp553 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 9,21 persen yoy. Sementara itu, secara tahunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat menjadi sebesar 3,33 persen atau menjadi sebesar Rp728 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada deposito sebesar 7,04 persen. Hal tersebut mengakibatkan LDR/FDR di Jawa Timur pada posisi Juni 2023 menjadi sebesar 76,02 persen.
“OJK mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan/kredit dan terjaganya likuiditas. Likuiditas industri perbankan pada Juni 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 140,35 persen dan 28,37 persen, atau tetap jauh di atas treshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen,” jelasnya.
Kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan stabil di level 1,34 persen dan NPL gross sebesar 3,52 persen. Sementara, pemulihan yang terus berlanjut di sektor riil mendorong penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 menjadi Rp30,56 triliun dengan jumlah nasabah menjadi 167.127 nasabah.
Adapun jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 yang bersifat targeted (segmen, sektor, industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024) adalah 58,48 persen dari total porsi kredit restrukturisasi Covid-19 atau sebesar Rp17,87 triliun.
Untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin timbul ke depan, kondisi industri perbankan tercatat cukup resillien dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 30,03 persen.
Perkembangan Pasar Modal
Sejalan dengan penguatan pasar keuangan global, jumlah investor saham meningkat menjadi 638.976 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 20,60 persen (yoy), investor SBN meningkat menjadi 123.524 SID atau tumbuh 25,78 persen (yoy), dan investor reksadana meningkat menjadi 1.390.043 SID atau tumbuh 23,87 persen (yoy). Pada bulan Juni 2023, nilai transaksi saham di Jawa timur sebesar Rp18.018 miliar menurun 45,03 persen dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.
Namun jumlah kepemilikan saham tercatat sebesar Rp92.459 miliar atau meningkat 0,52 persen (yoy). Sementara untuk transaksi reksadana menjadi sebesar Rp532 miliar atau terkontraksi 1,28 persen namun jumlah nasabah mengalami peningkatan.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM hingga Juni 2023, di Jawa Timur telah terdapat 1 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK, 25 UMKM Penerbit, 7.946 Investor dengan jumlah penghimpunan dana mencapai Rp35 miliar.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
Pada sektor IKNB, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi di Jawa Timur selama periode Januari sampai dengan Juni 2023 mencapai Rp7.698 miliar atau meningkat 0,68 persen untuk asuransi jiwa dan Rp2.138 miliar atau terkontraksi 0,10 persen untuk asuransi umum secara yoy.
“Total aset dana pensiun di Jawa Timur pada posisi Juni 2023 mencapai Rp4.222 miliar atau tumbuh sebesar 13,42 persen (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan total investasi sehingga posisi Juni 2023 tercatat sebesar Rp4.126 miliar atau meningkat 14,52 persen (yoy),” urai Giri..
Nilai outstanding piutang perusahaan pembiayaan di Jawa Timur posisi Juni 2023 menjadi sebesar Rp41.431 miliar atau tumbuh sebesar 9,82 persen (yoy). Profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 3,32 persen.
Total aset industri penjaminan di Jawa Timur posisi Juni 2023 mencapai Rp525 miliar atau tumbuh 28,90 persen (yoy) sementara nilai penjaminan tercatat sebesar Rp7.095 miliar atau tumbuh 11,84 persen secara yoy dengan gearing ratio sebesar 32,29 kali.
Kinerja fintech peer to peer (P2P) lending di Jawa Timur posisi Juni 2023 tumbuh menjadi sebesar Rp6.473 miliar atau tumbuh 17,99 persen secara yoy. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP-90) sebesar 3,61 persen.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sejak awal Januari hingga 31 Juli 2023, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK KR 4 telah menangani 323 permintaan layanan dari konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkantor pusat di wilayah kerja KR 4, terdiri atas 312 pengaduan, delapan informasi dan tiga pertanyaan.
Mayoritas pengaduan berasal dari sektor Perbankan, dengan jenis permasalahan yang paling banyak diadukan mengenai Permohonan Keringanan (Restrukturisasi/Relaksasi) Kredit/Pembiayaan, Perilaku Petugas Penagihan, dan Permasalahan Pelunasan Kredit/Pembiayaan Dipercepat.
“Berdasarkan wilayah kejadian, maka OJK KR 4 Jawa Timur telah menindaklanjuti sebanyak 5.885 pengaduan konsumen di Provinsi Jawa Timur dengan 80,12 persen solusi yang ditawarkan oleh PUJK (bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB) disetujui oleh konsumen. Adapun 3 sektor yang paling panyak diadukan adalah Perbankan (54,47 persen), IKNB Lembaga Pembiayaan (18,95 persen), dan IKNB Fintech (18,46 persen),” paparnya.
Penanganan isu pelindungan konsumen dan untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK akan terus melakukan program literasi dan inklusi keuangan secara masif secara tatap muka (offline) maupun daring (online) melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.
Selanjutnya, per 31 Juli 2023, OJK KR 4 Jawa Timur telah melaksanakan 84 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 14.341 orang peserta. Instagram OJK_Jatim, sebagai saluran media komunikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital, telah memublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 367 postingan, dengan jumlah pengikut sebanyak 5.001 followers dan jumlah pengunjung sebanyak 114.160 viewers.
Selain itu, OJK KR 4 Jawa Timur telah meminta seluruh peserta edukasi maupun mahasiswa magang untuk menggunakan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) dan mengakses modul-modul yang terdapat di dalamnya dengan setidaknya penerbitan sebanyak 866 sertifikat kelulusan modul.
Perkembangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
OJK KR 4 Jawa Timur terus mendorong peran TPAKD sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Timur. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 32 TPAKD di Jawa Timur (84 persen dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur).
OJK KR 4 bersama dengan TPAKD Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Agustus 2023 melakukan pembukaan implementasi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Ngampungan (Wisata Pandansili), Kab. Jombang untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan desa secara terpadu guna mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa serta meningkatkan literasi dan inklusi di wilayah pedesaan.
Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan agar program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang optimal di wilayah tersebut adalah melakukan pendampingan dan edukasi terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan serta pemberdayaan masyarakat. (nov)
