KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan peninjauan lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto serta Gedung Universitas Negeri Surabaya (UNESA) kampus Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (03/04/2025).
Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lokasi dan prasarana guna mendukung pengembangan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dody menjelaskan bahwa pengembangan sistem program Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah Indonesia.
“Untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kementerian PU akan memastikan kesiapan infrastruktur. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi berbagai syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, fasilitas olahraga, dan lain-lain,” ujar Menteri Dody.
Ia juga mengharapkan adanya dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait agar program ini dapat berjalan lancar. “Program Sekolah Rakyat ini perlu didorong dan didukung oleh semua pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah. Diperlukan kerja sama dan gotong royong agar Sekolah Rakyat ini dapat selesai sesuai target Presiden Prabowo,” tambahnya.
Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mojokerto akan direnovasi oleh Pemkab Mojokerto sebagai bagian dari program pengembangan Sekolah Rakyat. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan bahwa Pemkab telah menyiapkan anggaran untuk merenovasi gedung diklat menjadi gedung Sekolah Rakyat yang akan digunakan oleh siswa-siswi SMP.
“Pemkab Mojokerto akan merenovasi dua ruang kelas dengan kapasitas total 50 siswa pada tahun ajaran 2025-2026. Terima kasih kepada Kementerian PU yang telah melakukan analisis dan survei terkait kelayakan infrastruktur sekolah,” ungkap Teguh.
Sementara itu, Gedung UNESA kampus Gedangan di Kabupaten Sidoarjo akan dibangun ulang oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, Ditjen Prasarana Strategis. Sebelumnya, UNESA juga telah mempersiapkan fasilitas pendidikan di kampus Lidah Wetan untuk menjadi Sekolah Rakyat tingkat SMA.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dody turut didampingi oleh Kepala BPPW Jawa Timur, Airyn Saputri. Airyn menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait di Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kelancaran pengembangan Sekolah Rakyat.
“Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial terkait mapping dan pendataan. Kami akan memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran tersedia secara layak di setiap Sekolah Rakyat,” jelas Airyn.
Program Pengembangan Sekolah Rakyat ini sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 200 Sekolah Rakyat berasrama untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas seribu siswa per sekolah.
Sekolah-sekolah ini akan dibangun di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang dan UNESA, telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung program ini.(tam)
