KILASJATIM.COM, Sidoarjo – MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) kembali mengingatkan bahwa Jawa Timur dengan 38 Pemkab dan Pemkot se Jawa Timur termyata saat ini masih sedang tidak baik-baik saja. Sehubungan dengan kedatangan KPK di beberapa kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Senin (24 /10/2022) di mana KPK berhasil mengobok-obok kantor Bupati Bangkalan, Wakil Bupati, Sekda Kab. Bangkalan dan kantor Asisten Bupati Bangkalan dengan membawa 4 koper dokumen.
Heru Satriyo–Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur kembali memberikan warning keras terhadap beberapa dugaan penyalahgunaan kewenangan yang saat ini sangat kerap terjadi dan masih berlangsung di Propinsi Jawa Timur.
“Kami mendapatkan info yang sangat terpercaya bahwa Bangkalan diobok-obok KPK diduga terkait suap jabatan, ini membuat kami miris,” jelas Heru MAKI,–sapaan Heru Satriyo–
Dalam kesempatan ini MAKI Jatim mencoba membuat flow chart potensi korupsi terkini yaitu:
1. Dugaan melalui proses yang sarat dengan afiliasi/hubungan kekerabatan di mana yang diuntungkan akibat kebijakan tersebut adalah yang masih dalam lingkaran afiliasi sumber kebijakan.
2. Penyalahgunaan kewenangan terutama dalam praktik jual beli jabatan baik jabatan lurah, camat, eselon II (kepala dinas ) yang masih sangat marak saat ini.
3. Penyalahgunaan dalam dunia pengadaan barang dan jasa di mana “proyek titipan lengkap dengan pengantinnya” masih juga sangat marak untuk dicermati dan sangat membabi buta dalam mengungkapkan alasan dari kebijakan subyektif yang berjalan.
Dalam flow chart sederhana di atas, 3 hal tersebut menjadi point utama dalan pengungkapan kasus potensi korupsi oleh KPK dan APH lainnya.
“Kadang kita harus sadar bahwa KPK sekarang sangat berbeda dengan KPK yang lama, di mana lebih mengedepankan soft approach dan ranah penindakan tetap bukan yang utama dan pertama, kalaupun ada action seperti kasus Bangkalan kemarin, menurut kami kebacutnya Pemkab sebenarnya untuk membiarkan dan tidak melakukan upaya-upaya komprehensif atau pencegahan yang maksimal,” tegas Heru .
Saatnya untuk melakukan pembenahan dan evaluasi maksimal untuk semua kepala daerah dalam segala hal, terutama dalam proses assesment jabatan. MAKI Jatim juga akan selalu menjadikan moment kejadian tersebut untuk mengingatkan semua pihak agar tidak main-main dalam membuat policy atau kebijakan yang bersifat koruptif atau menguntungkan pihak pihak tertentu.(kj5)
