KILASJATIM.COM, Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa (6/5) malam.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi buruh yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), khususnya terkait kebutuhan rumah subsidi.
Didampingi Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim dan Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi, Gubernur Khofifah membahas rencana penyediaan rumah bersubsidi bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri, bahwa Jawa Timur akan mendapat alokasi 20.000 unit rumah subsidi,” ujar Khofifah alam keterangan tertulis yang diterima kilasjatim.com, Rabu (7/5/2025).
Program ini akan dijalankan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BP TAPERA. Fasilitas mencakup uang muka hanya 1%, suku bunga tetap 5%, tenor hingga 20 tahun, serta harga terjangkau mulai dari Rp166 juta per unit di Zona 1.
Khofifah memastikan bahwa meski bersubsidi, kualitas rumah akan tetap layak huni dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi upaya memberi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Sebagai tahap awal, sebanyak 100 unit rumah subsidi akan dibangun di Kabupaten Gresik dan dijadwalkan mulai diserahkan kepada buruh serta wartawan pada Juni mendatang.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama dengan Lippo Group untuk merenovasi 500 rumah milik tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut positif langkah cepat Jawa Timur. Ia menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional.
“Ini adalah program terbesar dalam sejarah perumahan di Indonesia. Fokus kami adalah buruh, guru, nelayan, pekerja migran, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya,” ungkap Maruarar.
Ia menegaskan bahwa sektor perumahan tak hanya memberi tempat tinggal layak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian PKP, BP TAPERA, serta sejumlah pimpinan daerah dari Jawa Timur. (FRI)