Ketua DPRD Surabaya: Warga Yang Penuhi Syarat, Harus Tercatat Pemilih dalam Pilkada

oleh

 

KILASJATIM.COM, SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, tahapan Pilkada Kota Surabaya terus berlanjut di masa pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, KPU Kota Surabaya beserta jajarannya melakukan Coklit (pencocokan dan penelitian) data para pemilih ke rumah-rumah penduduk di seluruh Surabaya. Sejak Sabtu 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.

“Sabtu kemarin tanggal 18 Juli 2020, saya sudah didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan diverifikasi. Rumah saya terdiri 4 pemilih yaitu saya sendiri, istri, dan dua anak. Disaksikan Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi, PPK, dan aparatur Bawaslu Kota Surabaya.”ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (19/07/20).

Ia menjelaskan, kegiatan Coklit itu untuk pemutakhiran data pemilih, sehingga tercatat dengan benar dan terverifikasi faktual warga yang mempunyai hak suara dalam Pilkada Kota Surabaya, 9 Desember 2020, yang akan memilih Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terbaik pilihan rakyat.

Kita percaya pada proses demokrasi yang akan melahirkan pemimpin baru Kota Surabaya, menyusul akan berakhirnya masa bakti Walikota Tri Rismaharini dan Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana, pada Februari 2021.

“Pemimpin baru Kota Surabaya itu yang bertugas melanjutkan pembangunan kota, yang lebih maju dan menyejahterakan masyarakat.”tegasnya.

Sebagaimana yang telah dikerjakan Walikota Bu Risma sejak 2010, jelas Adi Sutarwijono, yang telah membawa pembangunan Kota Surabaya di track yang benar, membuat kota ini semakin maju dan berwajah manusiawi, bahkan membawa ke orbit internasional.

Maka, terang Adi Sutarwijono, yapendataan pemilih oleh KPU Kota Surabaya adalah untuk memastikan tidak ada pemilih ‘selundupan’ nantinya saat Pilkada 9 Desember 2020.

Ketua Dewn tersebut kembali menerangkan, pemilih yang sebenarnya tidak berhak memberikan suara. Kita juga tidak ingin ada warga yang punya hak suara, tapi tidak terdata.

Kita tidak ingin Pilkada di Surabaya terciderai oleh berbagai kecurangan. Karena kecurangan akan mengkhianati demokrasi dan dengan sendirinya mengingkari ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’.

Dirinya mengapresiasi KPU Kota Surabaya yang menjalankan kegiatan Coklit dengan standar ketat protokol kesehatan, di tengah pandemi Covid-19. Seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus dirapid test dulu, kemudian memakai masker, face shield dan bersarung tangan.

“Dalam situasi sulit, KPU Kota Surabaya berserta jajarannya dan Bawaslu tetap bergerak demi terselenggaranya Pemilukada yang demokratis, bersih, jujur dan adil.”ungkap Adi Sutarwijono. (kj3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *