KILASJATIM.COM, Surabaya – Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi dan mendukung Pengurus Daerah (PD) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jatim melakukan program penguatan peran media siber di tahun 2024.
Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin saat menerima audiensi PD JMSI Provinsi Jawa Timur di Kantor Diskominfo Jatim, Jl. A.Yani 242 Surabaya, Rabu (10/1/2024).
Kepala Diskominfo Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin mengatakan ada banyak hal yang didapatkan dalam pertemuan dengan JMSI Jatim. Diantaranya adalah sinergi dalam memerangi informasi hoaks dengan program klinik hoaks yang dibuat oleh Kominfo Jatim dan penguatan media siber dengan meningkatkan standarisasi cyber security
Dikatakanya, aplikasi klinik hoaks milik Kominfo Jawa Timur sudah dipakai oleh berbagai instansi dan Pemerintah Kota di Jawa Timur maupun di Indonesia.
“Silakan jika JMSI memanfaatkan klinik hoaks milik Kominfo Jatim, sudah berbagai provinsi memakai khususnya di tahun 2024, apalagi pada tahun 2024 akan ada banyak hoaks,”katanya.
Selain itu, Diskominfo Jawa Timur juga mengapresiasi program standarisasi media siber dan penguatan security cyber. ” Ada yang bisa dikolaborasikan tentang tentang standarisasi media siber, mungkin bisa pada ranah cyber security guna penguatan media siber di Jatim,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam menyatakan, tahun 2024 ini merupakan tahun politik dan menyambut kepemimpinan baru nasional maupun di Jawa Timur.
“Karena itu sinergi dengan pemangku kebijakan pemerintah dibidang komunikasi dan informasi yaitu Dinas Kominfo perlu dilakukan untuk pencerahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Sinergi dimaksud lanjut Syaiful Anam, sesuai fungsi pers memberikan penguatan informasi, edukasi dan kontrol sosial. “Sehingga kepercayaan kepada pers dan pemerintah semakin baik,” paparnya.
Sebab saat ini terus bermunculan berita hoax dan tumbuhnya media siber tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perusahaan dan etika jurnalistik.
“Hoax selalu muncul karena dari naluri sifat berbohong manusia yang dituangkan dalam media. Itu harus terus dicegah, diperangi karena sangat merugikan masyarakat,” pungkasnya. (bud)
