KILASJATIM.COM, SURABAYA – Kabupaten/kota di Jawa Timur akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024. Para pemilih akan mencoblos pasangan calon bupati-wakil bupati, baik itu kandidat petahana (incumbent) maupun pasangan baru.
Tantangan Besar: Mengatasi Kemiskinan
Salah satu tanggung jawab besar setiap kepala daerah terpilih nantinya adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan. Meski secara rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur telah mengalami penurunan, namun di sejumlah kabupaten/kota tingkat kemiskinannya masih tinggi.
Data Kemiskinan Menurut BPS
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tercatat masih ada 17 kabupaten dengan tingkat kemiskinan di angka dua digit. Tertinggi adalah Sampang, dengan tingkat kemiskinan mencapai 21 persen dari jumlah penduduk.
Berikut daftar kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi:
- Kabupaten Sampang: 21,76%
- Kabupaten Bangkalan: 19,35%
- Kabupaten Sumenep: 18,70%
- Kabupaten Probolinggo: 17,19%
- Kabupaten Tuban: 14,91%
- Kabupaten Ngawi: 14,40%
- Kabupaten Pamekasan: 13,85%
- Kabupaten Pacitan: 13,65%
- Kabupaten Bondowoso: 13,34%
- Kabupaten Lamongan: 12,42%
- Kabupaten Bojonegoro: 12,18%
- Kabupaten Situbondo: 11,90%
- Kabupaten Madiun: 11,04%
- Kabupaten Gresik: 10,96%
- Kabupaten Nganjuk: 10,89%
- Kabupaten Kediri: 10,72%
- Kabupaten Trenggalek: 10,63%
Kesenjangan Anggaran dan Kemiskinan
Yang mengherankan, dari sejumlah kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi itu, sebenarnya memiliki kekuatan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang cukup besar.
Misalnya, Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki sumber daya alam (SDA) migas, memiliki APBD mencapai Rp 6,97 triliun pada tahun 2023, terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Namun, tingkat kemiskinan di Bojonegoro masih sebesar 12 persen.
Demikian juga Kabupaten Gresik, dengan APBD sebesar Rp 4,08 triliun, namun tingkat kemiskinan sebesar 10 persen. Hal serupa terjadi di Kabupaten Kediri yang dipimpin oleh Bupati Hanindhito Himawan Pramana. Angka kemiskinan di Kediri masih di atas 10 persen dan meningkat dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 jumlah keluarga fakir-miskin di Kediri sebanyak 124.107 jiwa, dan meningkat menjadi 294.152 jiwa pada tahun 2023, meskipun APBD Kabupaten Kediri mencapai Rp 3,83 triliun, tertinggi kedelapan di Jawa Timur.
Kabupaten/Kota dengan Kemiskinan Terendah
Adapun kabupaten/kota di Jawa Timur dengan persentase kemiskinan terendah adalah:
- Kota Batu: 3,31%
- Kota Malang: 4,26%
- Kota Surabaya: 4,65%
- Kota Madiun: 4,74%
- Kabupaten Sidoarjo: 5,00%
Tanggung Jawab Kepala Daerah Terpilih
Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab para kepala daerah terpilih untuk berlomba-lomba mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing melalui inovasi program-programnya.
Berikut adalah persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2023:
- Kabupaten Sampang: 21,76%
- Kabupaten Bangkalan: 19,35%
- Kabupaten Sumenep: 18,70%
- Kabupaten Probolinggo: 17,19%
- Kabupaten Tuban: 14,91%
- Kabupaten Ngawi: 14,40%
- Kabupaten Pamekasan: 13,85%
- Kabupaten Pacitan: 13,65%
- Kabupaten Bondowoso: 13,34%
- Kabupaten Lamongan: 12,42%
- Kabupaten Bojonegoro: 12,18%
- Kabupaten Situbondo: 11,90%
- Kabupaten Madiun: 11,04%
- Kabupaten Gresik: 10,96%
- Kabupaten Nganjuk: 10,89%
- Kabupaten Kediri: 10,72%
- Kabupaten Trenggalek: 10,63%
- Kabupaten Mojokerto: 9,80%
- Kabupaten Magetan: 9,80%
- Kabupaten Ponorogo: 9,53%
- Kabupaten Jember: 9,51%
- Kabupaten Malang: 9,45%
- Kabupaten Pasuruan: 9,24%
- Kabupaten Jombang: 9,15%
- Kabupaten Lumajang: 8,93%
- Kabupaten Blitar: 8,69%
- Kabupaten Banyuwangi: 7,34%
- Kota Blitar: 7,30%
- Kota Kediri: 7,15%
- Kota Pasuruan: 6,60%
- Kabupaten Tulungagung: 6,53%
- Kota Probolinggo: 6,48%
- Kota Mojokerto: 5,77%
- Kabupaten Sidoarjo: 5,00%
- Kota Madiun: 4,74%
- Kota Surabaya: 4,65%
- Kota Malang: 4,26%
- Kota Batu: 3,31%
Dengan pemilihan kepala daerah yang semakin dekat, harapan masyarakat akan terwujudnya kesejahteraan yang merata di seluruh Jawa Timur semakin besar. Kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadirkan solusi yang inovatif dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah masing-masing. (den)
