KILASJATIM.COM, Jakarta – Badan Gizi Nasional menegaskan akan terus memperbaiki aspek administrasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya terkait mekanisme pembayaran kepada mitra pelaksana MBG.
Selama ini para mitra mesti mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu. Baru kemudian pengeluaran tersebut dibayar (reimburse) oleh negara.
“Setelah nanti lebaran, seluruh mitra menerima uang muka dulu, bukan reimburse,” kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dikutip Minggu (23/3/2025).
Dadan memperkirakan mulai bulan depan operasional pelaksanaan MBG akan menghabiskan anggaran Rp 1 triliun per bulan. Bulan Mei diperkirakan bisa mencapai Rp 2 triliun per bulan.
“Realisasi anggaran (sampai saat ini) hampir Rp 1 triliun untuk 2,2 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan.
Dadan menambahkan, mulai September pelaksanaan MBG minimal butuh Rp 5 triliun per bulan. Penambahan anggaran kemungkinan akan dilakukan. Nanti mekanismenya BGN tetap meminta persetujuan ke Komisi IX DPR.
“Ketika nanti uang sudah diperlukan untuk penambahan, kita akan lakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR untuk merubah APBN,” jelas Dadan.
Seperti diketahui, saat ini BGN telah membangun 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah melayani 2,2 juta penerima manfaat. Dadan menambahkan bahwa jumlah SPPG akan ditingkatkan menjadi 1.100 pada pekan depan untuk melayani 3 juta penerima.
“Sekarang baru dibangun 726, melayani 2,2 juta dan minggu depan akan bertambah menjadi 1.100 (SPPG) untuk melayani 3 juta,” ucap Dadan. (pur)
