KILASJATIM, Surabaya: DPRD Surabaya mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya dalam mengatasi banjir. Termasuk dukungan anggaran.
Komisi C memberi perhatian khusus pada alokasi untuk penanggulangan banjir untuk tahun depan. Untuk memastikan Surabaya bebas genangan, anggaran pencegahan banjir naik hampir dua kali lipat dibanding tahun 2022.
Pada 2022 ini, anggaran yang disiapkan untuk sistem pencegahan banjir sebesar Rp 541,1 miliar. Terbagi untuk tiga sub kegiatan di antaranya Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase, Rehabilitasi saluran drainase perkotaan serta pembangunan sistem drainase.
Sementara pada 2023, anggaran penanggulangan banjir akan meningkat menjadi Rp 867 miliar. Di antaranya untuk mendukung sistem Drainase Perkotaan di Surabaya. Termasuk di dalamnya pembangunan saluran primer, sekunder dan tersier dengan didukung 67 rumah pompa serta 77 bozem penampung air.
“Tapi kami tekankan paling tidak harus dibangun dua DAM utama di hulu sungai Surabaya terlebih dahulu. Selain waduk-waduk buatan atau bozem,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono, Rabu (12/10).
Dua DAM di hulu kota itu harus sudah dibangun tahun depan. DAM ini nantinya bisa beroperasi otomatis untuk buka dan tutup. Selain itu air di daratan atau di sungai di ujung dan di hulu Kota Surabaya disedot dengan pompa berskala besar.
Pada saat air laut turun, DAM bisa dibuka sehingga air dari hulu sungai Kota Surabaya akan langsung mengalir menuju ke laut. “Harus bisa. Surabaya tahun depan harus bebas banjir. Saat ini ada 55 titik saluran air dikerjakan. Musim hujan besok harus dibuktikan. Semoga tidak ada genangan,” harap Baktiono.
Dia juga mengingatkan Wali Kota Eri Cahyadi agar bisa berkomunikasi dan mencari anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan banjir. Mewujudkan Surabaya bebas banjir menjadi sangat penting mengingat posisi Kota Surabaya yang merupakan ibu kota pemerintah Provinsi Jawa Timur
Buktiono menyebut bahwa tata kelola penanganan banjir sudah ada sejak Walikota Bambang DH dan Tri Rismaharini dan telah banyak direvisi. Karena itu, setelah era dua walikota tersebut, dia minta jangan ada revisi program lagi kecuali ada metode-metode baru penanganan banjir.
Box Culvert Harus Tembus Kampung
Agar Surabaya benar-benar bebas banjir dan genangan, ia meminta pihak terkait memperhatikan dengan serius terkait sistem drainase di kota ini. Dia menunjuk Jalan Embong Malang di mana ada gorong-gorong sejak zaman Belanda.
Baktiono meminta petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya rutin turun membersihkan gorong-gorong ini. “Gorong-gorong di Jalan Embong Malang tingginya 3,7 meter dan memang dibangun permanen selama-lamanya untuk mencegah banjir di tengah kota,” terang Baktiono.
DSDABM Surabaya juga diminta menangani saluran air yang ada di kampung-kampung atau di hilir sehingga bisa terkoneksi dengan hulu. Pembangunan drainase ini harus menyeluruh dan terkoneksi.
Pemasangan box culvert perlu dilakukan secara merata. “Di gang-gang kampung meski hanya bisa dilewati sepeda motor yang belum ada salurannya wajib dipasang box culvert. Kenaikan anggaran nantinya diharapkan bisa digunakan untuk pembangunan box culvert hingga gang-gang kampung,” tegasnya. (KJ3/ADV)
