KILASJATIM.COM, Surabaya – Jawa Timur menghadapi ancaman ganda bencana. Saat banjir masih terjadi di sejumlah wilayah, potensi kekeringan sudah mulai mengintai seiring datangnya musim kemarau.
Situasi ini menjadi perhatian dalam rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3) petang.
Berdasarkan proyeksi BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Timur diperkirakan mulai mengalami kekeringan pada April 2026. Kondisi ini akan meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus.
Di tengah kondisi tersebut, beberapa daerah seperti Tuban dilaporkan mulai mengalami kekeringan, meski di wilayah lain banjir masih berlangsung.
“Meski masih ada banjir, kita tidak boleh lengah karena kemarau segera datang,” ujar Kepala BNPB Suharyanto yang dikutip, Sabtu (28/3/2026).
Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pembangunan sumur dalam untuk irigasi, distribusi air bersih, hingga optimalisasi sumber daya air.
Langkah ini dinilai penting mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional, sehingga produksi pertanian harus tetap terjaga di tengah perubahan cuaca.
Selain kekeringan, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian. BNPB mencatat sejumlah wilayah di Indonesia mulai mengalami karhutla lebih awal.
Sebagai antisipasi, pemerintah akan memperkuat satuan tugas darat untuk penanganan dini kebakaran, serta menyiapkan opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) guna menjaga cadangan air.
Helikopter water bombing juga disiagakan di wilayah rawan seperti Gunung Arjuno, Gunung Lawu, dan kawasan Bromo untuk mempercepat respons jika terjadi kebakaran.
Pemerintah menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor, mengingat potensi bencana bisa terjadi bersamaan dalam waktu yang berdekatan.
Dengan kondisi cuaca yang kian tidak menentu, upaya mitigasi dini diharapkan mampu menekan dampak bencana sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di Jawa Timur.(FRI/cit)
