KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Rabu. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan energi global.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemilihan hari Rabu didasarkan pada analisis mobilitas agar kebijakan berjalan efektif.
“Kalau diterapkan Jumat, justru berpotensi memicu pergerakan karena pola work from anywhere,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Menurut Emil, tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi mobilitas harian ASN yang berdampak langsung pada konsumsi BBM.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, jumlah ASN mencapai sekitar 81.700 orang. Dengan asumsi jarak tempuh rata-rata 15 kilometer pulang-pergi dan konsumsi sepeda motor 40–50 kilometer per liter, potensi penghematan BBM diperkirakan mencapai sekitar 108 ribu liter per bulan.
Namun, angka tersebut masih bersifat estimasi dan belum memperhitungkan variasi kendaraan serta pola konsumsi masing-masing ASN.
Jika dibandingkan, konsumsi BBM harian di Jawa Timur jauh lebih besar. Konsumsi Pertalite saja mencapai sekitar 12.150 kiloliter per hari.
“Artinya, penghematan dari WFH ini belum signifikan, tapi tetap menjadi bagian kontribusi,” jelas Emil.
Di sisi lain, kebijakan WFH tidak berlaku penuh bagi seluruh ASN. Lebih dari 40 ribu ASN merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap harus memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
Tenaga kesehatan tetap bekerja dengan sistem piket, sementara tenaga pendidik masih menyesuaikan kebijakan pusat terkait pembelajaran.
Pemprov Jatim memastikan produktivitas ASN tetap terjaga melalui sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis bulanan, sehingga capaian kerja tetap terukur meski bekerja dari rumah.
Pengalaman saat pandemi Covid-19 juga menjadi acuan bahwa sistem kerja daring dapat berjalan efektif, termasuk bagi ASN yang terbiasa bekerja di lapangan.
Ke depan, kebijakan WFH setiap Rabu ini akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan efektivitas penghematan energi dan kualitas layanan publik.(FRI/cit)
