KILASJATIM.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengaudit secara independen dugaan tindak pidana korupsi di PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TSKBS). Langkah ini diambil setelah ditemukan kejanggalan dalam laporan neraca keuangan sejak 2013.
Eri mengatakan, temuan awal terkait ketidaksesuaian laporan keuangan sebenarnya sudah muncul lebih dari satu dekade lalu. Namun, persoalan tersebut belum tuntas hingga kini.
“Sejak 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu pada 2023 saya minta diaudit oleh tim independen, bukan yang ditunjuk internal,” kata Eri dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (7/2/2026).
Hasil audit independen tersebut, lanjut dia, kembali menemukan laporan neraca yang tidak sesuai. Atas dasar itu, Pemkot Surabaya meminta Kejati Jatim turun tangan memeriksa sekaligus membentuk tim audit independen.
“Kalau memang ada yang salah, harus ditaruh sesuai tanggung jawabnya. Itu uang rakyat,” tegasnya.
Eri mengungkapkan, sejak 2023 seluruh BUMD di Surabaya telah diminta melakukan pendampingan audit neraca keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, khusus di PD TSKBS, penyelesaian persoalan belum juga rampung.
Ketika tim independen membeberkan hasil temuannya dan Kejati mulai melakukan pemeriksaan, Pemkot memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil audit, ditemukan neraca lama yang tercatat secara administrasi, namun tidak didukung ketersediaan dana yang semestinya.
“Yang sekarang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi catatan lama ada neracanya, duitnya tidak ada,” ujarnya.
Eri menegaskan, direksi terkait akan dimintai pertanggungjawaban atas laporan keuangan periode sebelumnya. Ia berharap proses audit dan pemeriksaan hukum ini menjadi momentum pembenahan tata kelola PD TSKBS agar lebih sehat dan transparan ke depan.
“Biarkan proses ini berjalan. Harapannya ke depan tata kelolanya lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (cit)
