KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mempercepat peralihan kendaraan dinas ke listrik dengan melelang 85 unit kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diklaim sebagai langkah efisiensi energi, namun memunculkan pertanyaan baru soal biaya infrastruktur, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Sebanyak 85 kendaraan dinas berusia di atas tujuh tahun dilepas melalui lelang pada April 2026. Rinciannya, 70 mobil, 13 sepeda motor, dan dua kendaraan roda tiga.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan seluruh kendaraan operasional beralih ke listrik mulai Mei 2026, dengan skema sewa.
“Kalau lelang selesai, kita ganti kendaraan listrik semuanya,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Pemkot menilai langkah ini akan menekan konsumsi BBM dan lebih ramah lingkungan. Namun, transisi tersebut juga berpotensi memunculkan kebutuhan baru, seperti penyediaan SPKLU dan biaya pendukung lainnya.
Hingga kini, belum dirinci secara terbuka berapa kebutuhan anggaran untuk infrastruktur pengisian listrik maupun skema operasional jangka panjangnya.
Kepala BPKAD Surabaya Wiwiek Widayati menyebut, kebijakan ini merupakan kelanjutan efisiensi sejak 2024. Saat itu, kendaraan dinas pejabat sudah mulai dialihkan ke mobil listrik berbasis sewa dan dinilai mampu menekan pengeluaran BBM.
Pemkot menargetkan hasil lelang kendaraan tahun ini mencapai Rp6,3 miliar. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada keseimbangan antara penghematan BBM dan biaya baru yang muncul dari ekosistem kendaraan listrik.
Transisi ini pun menjadi ujian: apakah benar membawa efisiensi anggaran, atau justru memunculkan beban baru di balik kebutuhan infrastruktur listrik yang belum sepenuhnya siap. (cit)
