KILASJATIM.COM, Surabaya – merespons lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal 2026. Pemprov Jatim langsung mempercepat vaksinasi massal dengan mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin tahap pertama ke 38 kabupaten/kota.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut langkah ini krusial karena Jatim menjadi salah satu lumbung ternak nasional. Perlindungan populasi ternak dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi peternak rakyat.
“Vaksinasi serentak kami dorong untuk membentuk herd immunity dan melindungi populasi ternak. Tahap pertama kami salurkan 453 ribu dosis,” kata Khofifah dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (30/1/2026).
Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan juga menggelar Gerakan Vaksinasi PMK Serentak mulai 29 Januari 2026. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan pada ternak milik masyarakat.
Distribusi vaksin tahap pertama ini menjadi bagian dari program vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026. Seluruh vaksin disalurkan melalui dinas peternakan daerah untuk segera digunakan di wilayah masing-masing.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK diperkuat lewat pengawasan lalu lintas ternak, penerapan biosekuriti kandang, serta edukasi kepada peternak. Petugas juga disiagakan di pasar hewan guna mencegah peredaran ternak sakit.
Pemprov Jatim juga membuka opsi penutupan sementara pasar hewan di wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah.
“Kami akan lakukan penutupan pasar hewan secara selektif di daerah dengan kasus tinggi,” tegas Khofifah.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Pemprov Jatim kembali mengaktifkan Satgas PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI-Polri. Perangkat kelurahan hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas ikut dilibatkan dalam monitoring dan pendampingan peternak.
Khofifah juga menyebut koordinasi dengan Kementerian Pertanian RI terus dilakukan. Pada 2026, Kementan mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Jawa Timur.
Di akhir, Khofifah mengimbau pemerintah daerah dan peternak meningkatkan kewaspadaan serta bersikap kooperatif saat vaksinasi berlangsung.
“Pengendalian PMK harus dilakukan bersama. Vaksinasi, pengawasan, dan manajemen kandang harus disiplin agar penyebaran bisa ditekan,” pungkasnya. (FRI)
