KILASJATIM.COM, Surabaya – Wisata Kebun Raya Mangrove Surabaya kembali disorot menjelang libur akhir tahun 2025. Destinasi yang diklaim sebagai satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia itu dinilai belum dikelola optimal, baik dari sisi akses, fasilitas, maupun manajemen, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kebun Raya Mangrove Surabaya diresmikan pada Juli 2023 dan mencakup kawasan Wonorejo, Gunung Anyar, dan Medokan Sawah dengan luas sekitar 34 hektare. Sejak awal, kawasan ini diproyeksikan menjadi ikon wisata alam, pusat edukasi lingkungan, sekaligus sumber baru pendapatan daerah. Namun hingga akhir 2025, potensi tersebut dinilai belum tergarap maksimal.
Di lapangan, pengunjung masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Harga tiket masuk Rp15 ribu untuk dewasa, ditambah biaya parkir serta wisata perahu hingga Rp25 ribu, kerap dianggap belum sebanding dengan pengalaman yang didapat. Sentra kuliner belum berfungsi optimal, sementara konsep wisata edukasi dinilai belum mengikuti pola kunjungan wisatawan di era digital.
Masalah akses juga menjadi keluhan utama. Hingga kini, belum tersedia transportasi umum yang terintegrasi menuju kawasan mangrove. Minimnya papan penunjuk arah membuat wisatawan bergantung pada peta digital.
“Penunjuk arah hampir tidak ada, saya takut salah jalan,” kata Maria, salah satu pengunjung.
Sorotan terhadap pengelolaan kawasan ini datang dari DPRD Surabaya. Anggota Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko—akrab disapa Cak Yebe—menilai pengelolaan pariwisata kota masih terjebak pola lama dan minim terobosan.
Menurutnya, tekanan fiskal dan berkurangnya dana transfer pusat seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih serius menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Surabaya punya aset wisata, tapi banyak yang dikelola setengah hati. Kita sering bangga saat peresmian, tapi setelah itu pengelolaannya stagnan,” ujar Cak Yebe saat dikonfirmasi, Senin (22/12/2025).
Ia menyoroti rendahnya kontribusi Kebun Raya Mangrove Surabaya terhadap PAD. Dengan rata-rata kunjungan sekitar enam ribu orang per bulan, angka tersebut dinilai belum mencerminkan potensi kota metropolitan seperti Surabaya.
“Ini satu-satunya kebun raya mangrove di Indonesia. Seharusnya bisa menjadi magnet nasional kalau dikelola profesional dan dipromosikan dengan benar,” katanya.
Cak Yebe menegaskan, wisata mangrove tidak cukup dikelola secara seremonial. Menurutnya, kawasan tersebut harus diposisikan sebagai industri pariwisata yang berorientasi pada kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi.
Ia mengingatkan, tanpa inovasi dan keberanian mengambil keputusan strategis, Kebun Raya Mangrove Surabaya berisiko terus menjadi aset tidur, terutama di tengah persaingan destinasi wisata dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Momentum libur akhir tahun seharusnya bisa menjadi titik balik. Pertanyaannya tinggal satu: Pemkot mau serius menggarap potensi ini, atau membiarkannya jalan di tempat,” pungkasnya. (FRI)
