KILASJATIM.COM, Surabaya – Sebanyak 181.867 kepala keluarga (KK) di Surabaya masih belum terkonfirmasi dalam pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Angka ini turun signifikan dari awalnya 250.185 KK yang belum ditemukan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyebut proses validasi terus berjalan sejak 20 Januari 2026 melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Awalnya 250 ribu lebih, turun jadi 197 ribu, sekarang 181 ribu. Progresnya cukup baik,” ujarnya dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, setiap hari sekitar 524 KK berhasil ditemukan dan diverifikasi. Proses ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang diterjunkan langsung ke lapangan sebagai petugas survei.
Meski bukan surveyor profesional, ASN disebut mampu mengumpulkan data dalam jumlah signifikan setelah mendapat pembekalan singkat.
Namun proses pendataan tak sepenuhnya mulus. Mobilitas penduduk yang tinggi—antar kelurahan, kecamatan, hingga ke luar kota—menjadi kendala utama.
Selain itu, penolakan pendataan juga terjadi di sejumlah perumahan menengah ke atas dan apartemen.
“Banyak yang tidak terkonfirmasi karena migrasi. Ada juga warga di klaster premium dan apartemen yang menolak disurvei,” jelasnya.
Untuk mempercepat validasi, DPRD membuka kemungkinan penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang belum terkonfirmasi guna mendorong respons dan verifikasi ulang.
Yona juga menyoroti minimnya sosialisasi di tingkat RT dan RW. Ia mendorong Pemkot Surabaya menerbitkan surat resmi agar 1.360 RW dan 9.149 RT aktif membantu pengecekan data.
Total terdapat 1.026.192 KK di Surabaya yang menjadi target validasi DTSEN. Proses ini ditargetkan rampung sebelum 31 Maret 2026, dengan jumlah data tidak ditemukan ditekan seminimal mungkin.
Jika validasi tak maksimal, data sosial berpotensi tidak akurat dan bisa berdampak pada penyaluran bantuan sosial ke depan. (FRI)
