KPK Dalami Dugaan Sugiri Sancoko Libatkan Kerabat dalam Aliran Suap
KILASJATIM.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan bahwa mantan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, melibatkan sejumlah kerabat dalam menerima uang hasil suap. Temuan ini muncul setelah lembaga antirasuah menetapkan empat tersangka dalam kasus suap jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan penyidik sedang memeriksa aliran dana yang diduga diterima melalui anggota keluarga. “Ada saudara ipar, keponakan, dan adiknya. Ini masih terus kami dalami,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip, Rabu (19/11/2025).
Budi menyebut praktik memanfaatkan keluarga untuk menampung uang suap bukan hal baru. Dalam sejumlah kasus, KPK menemukan pola serupa. “Tidak sedikit perkara KPK yang melibatkan suami-istri, kakak-adik, bahkan ayah dan anak. Ini ironis dan jadi keprihatinan bersama,” katanya.
Ia menambahkan, kasus semacam ini mengingatkan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak lingkungan terkecil, yakni keluarga. Nilai integritas dan kesederhanaan, menurut Budi, perlu dibangun sejak dini agar praktik korupsi tidak diwariskan atau dinormalisasi.
KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo pada 9 November 2025. Mereka adalah:
Sugiri Sancoko (SUG) — Bupati Ponorogo
Yunus Mahatma (YUM) — Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo
Agus Pramono (AGP) — Sekretaris Daerah Ponorogo
Sucipto (SC) — Pihak swasta rekanan RSUD
Penyidik membagi kasus ini dalam tiga klaster yakni suap pengurusan jabatan dengan penerima Sugiri Sancoko dan Agus Pramono dan yang memberi Yunus Mahatma. Kemudian kluster suap proyek RSUD dr Harjono dengan penerima suap Sugiri Sancoko dan Yunus Mahatma dan pemberi suap Sucipto. Terakhir, kluster gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo dengan penerima Sugiri Sancoko dan pemberi Yunus Mahatma.
Dugaan keterlibatan keluarga Sugiri menambah panjang konstruksi perkara yang kini tengah diperdalam penyidik. KPK memastikan pengusutan terus berjalan untuk menelusuri aliran dana dan pihak lain yang mungkin terlibat.(cit)
