KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan Kepala Kejari Banyuwangi, Suhardjono.
Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama terkait pembangunan dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, tantangan dalam mengelola pemerintahan semakin kompleks di era globalisasi, sehingga diperlukan sinergi yang kuat untuk memastikan adanya perlindungan serta kepastian hukum.
“Saya berharap kerja sama yang terus terjalin ini dapat mendukung optimalisasi tugas-tugas pemerintahan sekaligus memastikan semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Ipuk pada Minggu (26/1).
Ipuk menjelaskan, tujuan utama dari kerja sama ini adalah menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kokoh antara Pemkab Banyuwangi dan Kejari, khususnya dalam pencegahan serta penyelesaian masalah hukum.
“Terutama langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk mengingatkan kembali aturan-aturan yang berlaku. Terkadang PNS kurang komprehensif memahami aturan, sehingga kami membutuhkan pendampingan hukum dari Kejari,” tambah Ipuk.
Sementara itu, Kepala Kejari Banyuwangi, Suhardjono, menegaskan bahwa pendampingan yang diberikan Kejari fokus pada aspek hukum, seperti pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan layanan hukum lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya analisis hukum untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan, terutama dalam menghadapi interpretasi yang berbeda terhadap regulasi.
“Termasuk pemberian legal assistance dan legal opinion. Dengan kerja sama ini, kami berharap bisa memberikan manfaat yang lebih besar demi mewujudkan good governance di Banyuwangi,” pungkas Suhardjono.
Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi hukum dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. (zul)
