Rencana KEK Madura, Pemkab Diminta Siapkan SDM

oleh
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa. (Istimewa)

KILASJATIM.COM, Surabaya – Komisi B DPRD Jatim  meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Madura untuk segera menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terkait Pemerintah Provinsi Jatim akan menjadikan Madura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa ditemui di DPRD Jatim, Selasa 15 Oktober 2019 mengatakan, SDM menjadi salah kunci dari proses pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

“Persiapan SDM untuk KEK di Madura ini juga harus mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder, diantaranya adalah dukungan dari empat pemerintah kabupaten yang ada di Pulau Garam itu, serta tak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat setempat,” tandas Aliyadi.

Sambil lalu, Komisi B dan Fraksi PKB menyiapkan regulasi yang mendukung proses pembangunan ekonomi baru di Madura.

BACA JUGA: Pertemuan La Nyalla dan Jamhadi  Bahas KEK Hingga Ekonomi Kerakyatan

“Kebijakan ini tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Jatim sendiri. Artinya harus tetap bersinergi dengan empat kepala daerah yang ada di pulau Madura, terkait dari sisi regulasi, DPRD Jatim akan mendorong terbentuknya peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan yang ada di Madura. Tentu sebagai orang Madura, saya siap mengawal serta terus bersinergi dengan pemerintah dalam merealisasikan rencana yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Madura yang selama ini masih tertinggal,” ungkap Aliyadi.

Aliyadi menambahkan, wacana program yang dilontarkan Gubernur Khofifah sudah sejalan dengan rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menginginkan Madura sebagai kawasan ekonomi khusus.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur akan menjadikan wilayah Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) syariah. Pemprov Jatim sudah menyiapkan lahan untuk mewujudkan programnya itu.

“Kami sudah komunikasikan ini dengan Menko Perekonomian. Kami berharap Islamic Science Park bakal menjadi bagian dari KEK Syariah. Kalau jadi, KEK Syariah ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan dunia,” ujar Khofifah terkait pencapaian 99 Hari Kerja Khofifah Emil.

BACA JUGA: Gubernur Optimis KEK Singhasari Mendongkrak Tumbuhnya Ekonomi Baru

Total luas lahan yang dibutuhkan untuk KEK Syariah ini adalah sekitar 101 hektar. Sedangkan saat ini Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) saat ini sudah memiliki lahan seluas 40 hektar.

Khofifah menyebut untuk mempercepat realisasi rencana ini, wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyebut sudah bertemu dengan Deputi Menteri khusus KEK. (kominfo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *