Foto: Ist/Pemkab Ponorogo
KILASJATIM.COM, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sukses menurunkan 5,8 persen prevalansi stunting hingga tinggal tersisa 14,2 persen pada 2022 lalu. Target yang realistis jika Bupati Sugiri Sancoko pasang angka stunting di bawah 10 persen dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2023.
Apalagi, penanganan stunting di Ponorogo selama ini berlangsung masif yang belakangan langsung menyentuh sasaran ke locus desa atau kelurahan dengan melibatkan camat, kades, lurah, serta bidan desa.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo Henry Indra Wardhana mengatakan bahwa pihaknya gencar menggelar rembuk stunting secara bergilir di setiap kecamatan. Pihaknya mengundang kalangan akademisi, bidan desa, tim penggerak PKK, camat, hingga kepala desa untuk membahas penanganan kasus anak balita gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi itu.
‘’Termasuk upaya menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB) serta menunda pernikahan dini. Dengan demikian, target besar zero stunting di Kabupaten Ponorogo segera terwujud. Sesuai instruksi Pak Bupati, target angka stunting sedapat mungkin ditekan tinggal satu digit pada tahun 2024,’’ kata Henry dalam rembuk stunting di Kecamatan Badegan, Rabu (27/3/2024).
Menurut dia, sederet program berlangsung untuk menekan angka psikologis stunting di bawah 10 persen itu. Di antaranya, mengerahkan sekitar 751 tim pendamping keluarga (TPK) yang bertugas mendatangi langsung rumah keluarga yang memiliki anak balita (bawah lima tahun) dengan risiko stunting. Bersamaan itu, audit stunting dilakukan berkala berdasarkan hasil bulan timbang.
Pemkab Ponorogo juga menambah locus penanganan stunting dari 15 menjadi 25 desa atau kelurahan. ‘’Rembuk stunting menjadi langkah strategis dengan berdiskusi tentang treatment tepat dalam mengatasi stunting di locus yang ada,’’ jelasnya. (bkj)
