Rakyat Terjerat Pinjol Ilegal, Mufti Anam: BUMN Keuangan Semestinya Malu

oleh

KILASJATIM.COM, JAKARTA – Maraknnya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal bahkan sampai mendapat atensi khusus dari Presiden Joko Widodo dinilai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, Mufti Anam, sebagai bentuk kegagalan BUMN jasa keuangan dalam menghadirkan pembiayaan mudah dan murah untuk rakyat.

”Ini menyedihkan. Rakyat diteror seperti penjahat. Beberapa waktu sempat viral ada guru PAUD terjerat pinjol ilegal untuk biaya kuliah. Dia dikejar, diancam, diteror. Dengan bunga berbunga yang mencekik, beliau tidak sanggup lagi,” ujar Mufti kepada media, Senin (25/10/2021).

Berdasarkan catatan Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK, ada 22.986 pengaduan masyarakat terkait pinjol sampai Agustus 2021, terdiri atas 9.421 kasus pelanggaran ringan/sedang dan 13.475 kasus pelanggaran berat.

Mufti menyebut, maraknya kasus pinjol ilegal menunjukkan tidak optimalnya lembaga keuangan formal, termasuk milik BUMN, dalam membantu rakyat memperoleh akses pembiayaan.

”Apa direksi BUMN keuangan, baik bank maupun non-bank, yang gajinya setahun miliaran, tantiemnya miliaran, tidak terusik hati nuraninya? Mestinya kan berpikir, wah rakyat terjerat pinjol ilegal, gimana kalau kita bikin kredit yang mudah diakses, yang murah, yang bank tetap untung tapi rakyat tidak terjerat bunga mengerikan,” papar politisi dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo itu.

”Seharusnya BUMN keuangan malu, direksinya malu,” imbuh Mufti.

Dia meminta lembaga keuangan BUMN untuk lebih inovatif membikin skema pembiayaan yang murah untuk rakyat. Misalnya kolaborasi dengan himpunan profesi atau asosiasi usaha.

”Misalnya nih, wah ada guru PAUD terjerat pinjol, kenapa tidak ada inisiatif, datangi Himpunan Guru PAUD, dan perkumpulan guru lainnya, jalin kerja sama, tawarkan skema pembiayaan bagi yang mau kuliah dengan bunga murah, dengan skema sesuai karakter pendapatan guru,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dia mengatakan, bank-bank BUMN memang juga sudah punya layanan kredit yang bisa diakses secara digital. ”Tapi mengapa masih banyak rakyat terjerat pinjol. Salah satu jawabannya soal skema kredit yang berbelit di bank BUMN. Bahkan KUR yang tanpa jaminan hingga Rp 100 juta sesuai ketentuan pemerintah pun, di lapangan juga masih mensyaratkan jaminan,” papar Mufti yang membidangi masalah BUMN.

Mufti juga menyoroti aksesabilitas UMKM dalam mengakses pembiayaan yang masih cukup minim. Saat ini hanya sekitar 20 persen porsi pembiayaan bank di Indonesia untuk UMKM. Sehingga diperlukan banyak terobosan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mendapatkan pembiayaan.

”Ini harus jadi refleksi bersama. Karena BUMN keuangan ini ditugaskan untuk meningkatkan inklusi keuangan, membuat sektor keuangan mudah diakses. Dari kisah menyedihkan rakyat terjerat pinjol ilegal, rakyat berharap muncul terobosan dari BUMN keuangan dengan segala lini digitalnya untuk memasifkan produk kredit murah untuk rakyat,” tegas Mufti.

Dengan inovasi digitalisasi pembiayaan, lanjut Mufti, akan membuat BUMN keuangan mampu mempertahankan pangsa pasar. Hal ini mengingat akses pembiayaam via digital akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Sebagai contoh, aliran dana melalui pinjol telah mencapai Rp221 triliun berdasarkan data OJK per Juni 2021, meningkat 92,58% dibanding Juni 2020. Total peminjamnya mencapai 64 juta nasabah.

”Dalam setahun terakhir ada lonjakan pinjol. Maka penting bagi BUMN keuangan untuk lebih mudah diakses via digital. Kalau tidak, pasarnya akan tergerus pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. kj1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *