KILASJATIM.COM, Kediri – Prestasi berhasil diraih lagi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Kali ini Pemkot Kediri menerima penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pemerintah daerah yang menerima penghargaan maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat 3 atau Terdefinisi, salah satu penghargaan yang diverifikasi telah diperkuat dengan baik.
Penghargaan yang diraih ini merupakan hasil maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2018. Pemkot Kediri telah menyelenggarakan tiga hal pada level 3 maturitas SPIP berhasil mendapat penghargaan.
Pertama, kebijakan atau SOP telah diimplementasikan oleh sebagian besar pejabat dan pegawai terkait dan unit kerja sampel di Lingkungan Pemda. Kedua, bukti persetujuan implementasi telah disetujui dengan baik. Penggunaan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan pendokumentasian.
Ketiga, implementasi kebijakan harus mendukung perencanaan pemda yang antara lain mempertimbangkan dengan tidak adanya perdebatan mengenai material yang dan hasil pemeriksaan BPK dan APH.
Fokus Mengembalikan maturitas SPIP pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Diperkirakan ada lima jatuh tempo SPIP yaitu, menentang terhadap pengendalian, penilaian, kegiatan mengendalikan, informasi dan komunikasi, juga tidak mengendalikan. Dimana tanggapan yang belum dilakukan oleh Pemkot Kediri.
Ada beberapa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mulai tingkat 0 atau belum ada, level 2 atau rintisan, level 3 terdefinisi, level 4 terkelola dan terukur, level terakhir 5 yaitu optimal.
Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar dari Plt Deputi Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Penghargaan diberikan dalam acara Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Senin (20/1) bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Pemkot Kediri baru pertama kali meraih penghargaan tersebut. Maturitas penyelenggaraanSPIP level 3 diimplementasikan dalam beberapa hal. Pertama, memberikan Jaminan operasi atau kegiatan koordinasi menjadi efektif, efisien dan ekonomis. Kedua, pelaksanaan transisi kesalahan (miss management) dan penipuan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi.
Ketiga, membantu pengamanan aset terkait menggunakan penipuan, pemborosan, dan penggunaan salah yang tidak sesuai tujuam. Keempat, berikan keyakinan atas persetujuan keuangan. Kelima, beri keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Keenam, membantu manajemen merespons perubahan.
Saat ditemui seusai acara, Wali Kota Kediri terimakasih karena sistem pengawasan internal di Kota Kediri sudah semakin baik dan berarti ada peningkatan-peningkatan. Kedepan, karena ini sudah terintegrasi maka perlu dilakukan peningkatan sistem pengendalian internal yang lebih baik lagi bisa naik ke level 4 sesuai juga dengan harapan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Mas Abu juga menjelaskan yang paling penting yang dilakukan Pemkot Kediri ini baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas yang sangat baik ini bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri dan kesejahteraan masyarakat baik di bidang pendidikan maupun kesehatan.
“Karena pada saat ini yang kita inginkan di Kota Kediri ada peningkatan sumber daya manusia atau indeks pembangunan manusianya meningkat terus jadi kita tidak boleh stagnan tetapi harus selalu meningkat,” katanya.
BACA JUGA: Temu CSR Kota Kediri 2019, Mas Abu Ingin Kota Kediri Semakin Bagus dan Keren
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kembali meminta presiden beberapa kali berpesan agar program itu tidak meminta anggarannya dikirim tetapi harus memenuhi. Ini bagian yang harus dilakukan terkait dengan akuntabilitas yang dilakukan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan seluruh perangkat yang diperlukan dan manfaat yang dapat dilihat dari program yang dilakukan.
“Apakah terkait dengan akuntabilitas penyelenggaran dan apakah kita melihat ada umpan balik dari seluruh sistem yang kita lakukan, mulai dari perencanaan kita lakukan melalui e-planing dan e-budgeting. Tapi kemudian pelaksanaannya, pengawasan ini mulai perencanaan dan berjalan saat pelaksanaan. Kemudian proses evaluasi, Pengawasan berjalan pada proses pemantauan dan evaluasi tentu saja akan ada juga pengawasan yang berjalan saat kita melihat umpan balik dari seluruh program yang kita lakukan Tentu saja, tidak ada anggaran, ini disetujui, tetapi juga anggaran,” katanya.
Diperlukan, selain Pemerintah Kota Kediri yang mendapat penghargaan atas Maturitas Penyelenggara SPIP Level 3 yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupatan Situbondo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Ponorogo.
Turut hadir dalam acara ini. Wakil Gubernur Jawa Timur Pemerintah Dalam Negeri Perekonomian dan Kemaritiman Didik Kridianto, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Alexander Rubi Setyoadi, dan Bupati / Walikota se-Jawa Timur. (hms/kj23)
