Foto: Ist/Pemkot Malang
KILASJATIM.COM, Malang – Dalam rangka menguatkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas Sosial-P3AP2KB) Kota Malang menggelar Musyawarah Kelurahan bertajuk ‘Strategi Penanganan Kemiskinan di Kota Malang’ di Hotel Aria Gajayana, Selasa (24/10/2023).
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kota Malang mencapai terendah kedua se-Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37% dan di tahun 2023 turun sebesar 0,11% menjadi 4,26%.
“Ini menjadi suatu keberhasilan bagi Pemerintah Kota Malang, karena dalam waktu satu tahun bisa menurunkan angka kemiskinan dan tentu keterlibatan dari bapak/ibu sekalian untuk bisa bersama-sama bersinergi melakukan kegiatan-kegiatan yang kita agendakan untuk menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Wahyu mengungkapkan bahwa musyawarah kelurahan menjadi media strategis dalam memperoleh solusi yang tepat karena kelurahan sebagai institusi kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Malang yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar mendapatkan data akurat terkait kemiskinan.
Pada kesempatan ini Wahyu juga meminta ada pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tepat sasaran. “DTKS ini harus update, dan untuk mendapatkan data akurat berangkatnya dari level kelurahan. Bottom up, ini data yang sangat kita perlukan. Karena data dari lapangan melalui kelurahan ini menjadi hal yang penting untuk mendeteksi lebih dini sehingga bisa kita wadahi dan akomodir,” urai Pj Wali Kota Malang.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut menginstruksikan bahwa untuk meningkatkan intervensi, perlu ada perbaikan aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan menyusun database kesejahteraan sosial yang berbasis by name, by address, by NIK dan by needs dengan harapan semua upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot Malang lebih tepat sasaran.
Wahyu berharap ke depan penurunan angka kemiskinan bisa mencapai hingga 4,07% seperti sebelum terjadi Pandemi COVID-19. “Tetapi kondisi ini tidak bisa langsung turun signifikan, karena jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain, ini pencapaian kita sudah bagus. Banyak hal yang perlu dilakukan, seperti ada intervensi, ada banyak poinnya,” pungkasnya. (bkj)
