Foto: Ist/Pemkot Malang
KILASJATIM.COM, Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Senin (10/7/2023).
Dalam arahannya Menteri Tito menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersinergi dengan baik dalam pengendalian inflasi. Menteri Tito mengatakan bahwa apresiasi ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diucapkan saat melakukan kunjungan kerja bersama selama tiga hari di Papua.
“Presiden Jokowi mengapresiasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersinergi, sehingga bisa mengendalikan dan menurunkan angka inflasi nasional,” terangnya.
Tercatat angka inflasi nasional secara Year on Year (YoY) turun dari 4 persen ke 3,52 persen, meski masih terjadi kenaikan dengan angka yang tidak terlalu besar selama periode Mei-Juni. Guna mengoptimalisasi serapan di bulan Juli, Mendagri Tito mengimbau kepada kepada bupati/wali kota agar berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di setiap daerah masing-masing.
Meski angka inflasi tercatat turun, Menteri Tito tetap mengingatkan bahwa ada beberapa komoditas yang menjadi fokus dalam pengendalian inflasi kali ini, yaitu harga jagung di tingkat peternak, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Dirinya juga menyebutkan, pada Jumat lalu telah dilakukan rapat tekhnis khusus dengan kementerian dan badan terkait, asosiasi peternak, dalam rangka untuk membahas bagaimana mengendalikan garha jagung, ayam dan telur ras.
“Nantinya, rapat akan dilanjutkan di hari Rabu untuk merekonsiliasi data sehingga diketahui akar permasalahannya, apakah pada harga jagung sebagai pakan ayam yang naik, atau masalah distribusi dan tata niaga yang melibatkan rantai distribusi mulai produsen besar, distributor hingga tingkat pengecer,” jelasnya.
Lebih jauh Menteri Tito mengungkapkan, meskipun inflasi membaik, telah dijelaskan oleh BPS bahwa angka di daerah sangat bervariasi, ada yang rendah ada juga yang tinggi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dari angka yang bervariasi ini, Menteri Tito mengingatkan kepada pemerintah daerah dengan angka inflasi rendah untuk tidak cepat berpuas diri.
Sementara untuk daerah-daerah dengan angka inflasi tinggi menurutnya harus membuat gerakan serta upaya untuk mencari akar masalahnya, apakah suplai yang kurang, barang yang langka atau distribusi yang tidak jalan sehingga terjadi penumpukan atau mungkin transportasi yang terhambat.
“Tolong dicari, dan jangan dibiarkan. Sekali lagi ini menyangkut harga barang jasa yang sangat mendasar bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini melaporkan, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) naik sekitar tiga persen dari Minggu sebelumnya dan berdasarkan data kenaikan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Sulawesi.
“Komoditas utama yang mempengaruhi perubahan IPH di beberapa kabupaten/kota Minggu pertama Juli 2023 adalah cabai merah, daging ayam ras, bawang putih dan cabai rawit. Sementara komoditas utama penurunan IPH di sejumlah kabupaten/kota adalah cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah dan ikan kembung,” jelasnya. (nic)
