KILASJATIM.COM, Surabaya: Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022 menyoroti adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari enam BUMD milik Pemkot Surabaya mayoritas sudah mampu menyumbangkan devidennya.
Menurut Sekretaris Pansus LKPj Herlina Harsono Njoto dari enam BUMD tersebut yang menjadi catatan pansus sampai 2022 adalah PD Pasar Surya. Pasalnya PD Pasar Surya, masih memegang rekor dari hasil audit wajar dengan pengecualian (WDP) sejak tahun 2017.
“Artinya masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh PD Pasar Surya,”kata Herlina, Jumat (7/4).
Lanjut Herlina, sedangkan PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya dalam hasil audit yang sama di tahun 2019 pernah tercatat WDP. Namun ia menyebut untuk PD RPH Surabaya masih memungkinkan untuk di tahun depan mengejar status BUMD yang sehat.
“Sedangkan untuk Surya Karsa Utama (SKU) yang bergerak di dalam bidang properti di tahun 2019-2022 statusnya WDP,”terangnya.
Dari hasil tersebut, ia meminta Pemkot Surabaya untuk melakukan pembenahan agar ke depan lebih baik lagi. Terutama bagi SKU yang di bidang properti, karena untuk menjawab rencana pemkot yang ingin membangun rusunami atau hunian yang murah namun layak di Surabaya.
“Untuk SKU nanti menjadi perhatian khusus di tahun 2021 seluruh aset YKP dialihkan ke Pemkot kota Surabaya ini menjadi satu motivasi tambahan artinya yang telah bertahun-tahun belum terselesaikan. Tentunya bisa menjawab masalah perumahan murah di Surabaya,”terangnya.
Pekan depan pihaknya berencana untuk mengundang seluruh BUMD, baik yang sahamnya 100 persen dimiliki Pemkot Surabaya maupun yang sahamnya sebagian dimiliki pemkot. Karena audit WDP tersebut dilakukan setiap setahun sekali.
“Ini ngundang bagian perekenomian, masih cukup sehat BUMD. Kami mendorong agar lebih optimal dan lebih komperhensif, dari sisi kinerja keuangan dan output out come,” pungkasnya Herlina. (nia)
